Rina Tarol: Pemotongan Uang Makan PNS Terkesan Mencari Popularitas Disaat Musibah

Daerah  SELASA, 05 MEI 2020 , 12:49:00 WIB

Rina Tarol: Pemotongan Uang Makan PNS Terkesan Mencari Popularitas Disaat Musibah

foto/net

RMOL. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol sebut Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang lakukan penyalahgunaan kekuasaan terkait pemotongan uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.
Dirinya mengatakan, jika hal tersebut benar terjadi adanya maka ini dapat diindikaskan bahwa Kepala Daerah nya  telah salah menggunakan kewenangan, apalagi dalam prosedur sebelum pemotongan dinilai telah membuat PNS terintimidasi, karena harus membuat surat keterangan keberatan atau tidak.

"Hal ini bisa dijadikan pungli loh, karena itu dimasukan ke rekening PGK Peduli. Kalau sampai dipotong sangat tidak rasional. Walaupun PSN, mereka juga dalam keadaan sedang sulit," lugasnya.

Terkait itu, ia meminta penggunaan anggaran untuk penanganan Coronavirus Disease (covid-19), jangan malah memaksa PNS menyumbang. Menurut kabar pola digunakan, dengan memotong langsung uang makan dari rekening setiap PNS Pemkot setelah uang masuk dari anggaran belanja. "Bisa diperiksa itu penggunaan dan siapa dibelakangnya, jangan sampai musibah ini dijadikan arena politik untuk cari popularitas," kata Rina.

Rina juta mengingatkan, agar kepala daerah tidak mensiasati aturan demi kepentingan tertentu. Karena permintaan surat keberatan atau tidak untuk dipotong akan jadi dasar bank bisa tidak memotong uang di rekening tiap PNS. Selain dapat diketahui siapa bersedia dan tidak, itu dinilainya sebagai bentuk penindasan."Itu ancaman secara tidak langsung dan itu tidak boleh, itu artinya kepala daerah melampaui kewenangannya," tambahnya.

Ia menjelaskan, PNS Pemkot Pangkalpinang tidak sedikit memiliki potongan sebagai debitur di perbankan. Sedangkan jika memang sumbangan, tentu harus orang yang punya kelebihan secara ekonomi. Bukan justru mensiasati situasi dan aturan untuk kepentingan tertentu Walikota."Kita harap pemerintah daerah lebih berempati, ini terkesan mencari pananggung disaat musibah," ketus Rina.

Ia pun memastikan pemotongan uang makan Pemkot Pangkalpinang sangat tidak manusiawi. Apalagi jika bentuknya sumbangan, tentu tidak ada keharusan selain tidak ada batasan nominal juga dilakukan sendiri oleh tiap PNS dari ATM."Penggunaan dana untuk penanganan covid juga jangan menyengsarakan PNS-ny. Uang makan dipotong, suruh bikin surat pernyataan keberatan, itu yang kepala daerahnya terindikasi tidak benar," beber Rina.

Ia juga meminta Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil langsung memindah atau memangkas anggaran belanja daerah untuk penanganan Covid 19. Refocusing dan realokasi anggaran memungkinkan, kegiatan infrastruktur seperti jembatan sekitar Rp 25 miliar ditunda."Kenapa tidak menunda pekerja."pekerjaan tidak prioritas," ujar Rina.

Bukan justru mengurangi anggaran kegiatan."kegiatan dengan nilai anggaran dibawah 5 miliar. Karena menurutnya situasi ekonomi yang menurut juga perlu digerakan. Jika proyek pekerjaan dengan nilai dibawah Rp 200 juta diperbanyak tentu akan ada pergerakan ekonomi."Seharusnya pemerintah daerah lebih selektif, kegiatan."kegiatan pembangunan infrastruktur yang tidak prioritas tidak dilaksanakan tahun ini," pinta Rina. [ina] 

Komentar Pembaca