BPJS Kesehatan Diprediksi Tekor Rp 28 Triliun

Tarif Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik Jika Syarat Yang Diajukan Dipenuhi

Nusantara  RABU, 31 JULI 2019 , 14:35:00 WIB

Tarif Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik Jika Syarat Yang Diajukan Dipenuhi

Sri Mulyani/Ist

RMOLBabel. Pemerintah sepakat menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Kenaikkan iuran ini bentuk dari upaya pemerintah untuk menekan defisit anggaran BPJS Kesehatan yang selalu defisit.
Namun, peningkatan modal bagi BPJS kesehatan baru bisa terealisasi jika perbaikan di seluruh lini BPJS Kesehatan telah dilakukan secara tepat.

"Sesuai dengan temuan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), kita mengharapkan BPJS untuk melakukan semua perbaikan di semua aspek," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ditemui usai jadi pembicara dalam sebuah seminar di SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (31/7) sebagaimana dilansir RMOLBabel dari Rmol.id.

Sistem layanan kesehatan memang harus segera dilakukan perbaikan. Dimulai dari mendata ulang peserta, lalu sistem rujukan antara fasilitas kesehatan (faskes) tingkat 1, daftar rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, sistem tagihan klaim hingga dari sisi manajemen tagihan, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

"Seperti kepesertaan registrasi, terutama untuk kelompok masyarakat bukan penerima upah tetap. Kemudian hubungannya dengan pemerintah daerah dari sisi manajemen tagihan, dari sisi reveal dan dari sisi policy mengenai manfaat," tuturnya.

Oleh karenanya, jika sudah ada perbaikan, pemerintah tentunya akan menyetujui penyuntikan tambahan modal tersebut. Untuk saat ini pemerintah masih terus mengevaluasi sistem di BPJS Kesehatan.

"Kita juga terus mengevaluasi sistemnya. Bagaimana peranan pemerintah daerah bisa lebih ditingkatkan di dalam pengelolaan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) Indonesia," imbuh Sri Mulyani.

"Semuanya perlu untuk dibahas (lebih lanjut) antara BPJS dengan Kementerian Kesehatan," pungkasnya.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan diperkirakan akan mengalami defisit hingga 28 triliun rupiah pada tahun 2019 ini. Nilai tersebut berdasarkan hitungan iuran yang diterima, termasuk pelayanan kesehatan yang dibayarkan. [AR]


Komentar Pembaca