Pendamping Dana Desa Harus Steril

Nusantara  KAMIS, 02 NOVEMBER 2017 , 09:52:00 WIB

Pendamping Dana Desa Harus Steril

Ilustrasi/Net

RMOL. Pemerintah mengucurkan dana desa sebesar Rp 60 triliun per tahun dengan alokasi Rp 1 miliar tiap desa. Optimalisasi dana desa tersebut seharusnya bisa meningkatkan daya beli masyarakat.
Begitu dikatakan Ketua DPR RI Taufik Kurniawan kepada wartawan menyikapi rencana pemerintah meluncurkan Perpres Padat Karya, Kamis (2/11). "Seharusnya bisa mendongkrak daya beli masyarakat di pedesaan," ujarnya.

Taufik beralasan kalau diukur dengan pajak tax amnesty yang kurang dari Rp 150 triliun dan dana desa separuhnya ditambah dana tax amnesty seharusnya cukup dalam kaitan optimalisasi fungsi dana desa. Lantas apakah dana desa bisa mewujudkan padat karya dan menaikkan daya beli masyarakat.

Dia menegaskan dua hal itu bisa diwujudkan asal dana itu benar-benar bisa digunakan sebaik-baiknya misalnya digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian juga berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.

"Tapi kalau dana desa itu hanya diketahui oleh kepada desa saja dan dana desa dipolitisasi ya masyarakat desa tetap susah," katanya.

Untuk itu, DPR mengusulkan agar pendamping dana desa steril dari pihak-pihak yang mengatasnamakan partai politik atau kelompok tertentu. "Sebab bicara  dana desa adalah merah putih," tegas Taufik. [wah]

Komentar Pembaca