Mendagri: TGB Kepincut Manfaat Program Jokowi

Mendagri: TGB Kepincut Manfaat Program Jokowi

PolitikSelasa, 10 Juli 2018 , 20:08:00

abel. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, tidak mempersoalkan dukungan politik Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Tuan Guru Bajang Zainul ...
Mendagri Ciptakan Neo Dwi Fungsi Polri

Mendagri Ciptakan Neo Dwi Fungsi Polri

PolitikSelasa, 19 Juni 2018 , 20:19:00

abel. Langkah pemerintah melantik Komjen Pol Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat melanggar banyak aturan hukum yang berlaku. Selain itu, tida ...
KPK Kaji Edaran Mendagri Soal THR

KPK Kaji Edaran Mendagri Soal THR

NusantaraRabu, 06 Juni 2018 , 22:18:00

abel. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief belum bisa berkomentar banyak terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahj ...
Surat Edaran Kemendagri
abel. Surat Edaran Kemendagri 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 merupakan sebuah jebakan batman” kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia.Surat Edaran Kemendagri itu memerintahkan kepada seluruh kepala daerah mengalokasikan dana APBD untuk tunja ... Baca Selengkapnya
DPR Dan Pemerintah Sepakat Tetapkan Perangkat Desa Bagian Pemerintahan
Komisi II DPR RI dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyepakati beberapa hal dalam R ... Baca Selengkapnya
Kontroversi Plt Gubernur, Tjahjo Serahkan Ke Wiranto

Kontroversi Plt Gubernur, Tjahjo Serahkan Ke Wiranto

Senin, 26 Februari 2018 , 21:13:00

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, meminta Polri dan Kementerian Dalam Negeri membatalkan penunjukan dua perwira tinggi dari Polri untuk menjabat pelaksana tugas Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.Dua petinggi Polri yan ... Baca Selengkapnya
Rencana Menteri Tjahjo Tunjuk Perwira Polri Jadi Plt Gubernur Batal
Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur dari Polri seperti direncanakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo batal."Untuk Jawa Barat dan Sumatera Utara sudah dipertimbangkan. Nanti ada kebijakan lain yang akan kita lakukan," ujar Menteri Koordinator ... Baca Selengkapnya
Mendagri: Perekaman e-KTP Sudah Capai 97,6 Persen

Mendagri: Perekaman e-KTP Sudah Capai 97,6 Persen

Sabtu, 10 Februari 2018 , 20:30:00

Kontestasi Pilkada serentak 2018 sudah di depan mata. Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan perekaman data warga untuk KTP elektronik seluruh Indonesia sudah mencapai 97,6 persen."Kita sudah rakornas di Batam per-hari ini sudah ... Baca Selengkapnya
Presiden Belum Menyetujui Usulan Menteri Tjahjo

Presiden Belum Menyetujui Usulan Menteri Tjahjo

Rabu, 31 Januari 2018 , 09:37:00

Presiden Joko Widodo belum mengambil keputusan terkait rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merekomendasikan dua Jenderal Polri sebagai pejabat (PJ) Gubernur.Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menjelaskan saat ini Presiden baru ... Baca Selengkapnya
Jenderal Polri Jabat Plt Gubernur Jabar Dan Sumut Karena Rawan Konflik
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan usulan nama dua jenderal aktif Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara lantaran kedua provinsi itu rawan konflik pilkada."Karena daerah yang rawan konfliknya tinggi, ... Baca Selengkapnya
Mendagri Tidak Punya Dasar Hukum Tunjuk Perwira Polri

Mendagri Tidak Punya Dasar Hukum Tunjuk Perwira Polri

Senin, 29 Januari 2018 , 12:05:00

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dinilai tidak memiliki landasan hukum untuk menunjuk jenderal polisi sebagai poelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.  "Rujukan mendagri dengan mengutip pasal 4 ayat 2 Permendagri 1/2018 ten ... Baca Selengkapnya
Diprotes, Tjahjo Kumolo Bergeming

Diprotes, Tjahjo Kumolo Bergeming

Minggu, 28 Januari 2018 , 20:11:00

Mendagri Tjahjo Kumolo bergeming dengan kritik atas langkahnya menunjuk dua perwira tinggi atau pati Polri menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara."Pendapat tokoh masyarakat, politisi DPR, apapun kami hargai ... Baca Selengkapnya
Mendagri Konyol Tunjuk Plt Gubernur Dari Jenderal Polri

Mendagri Konyol Tunjuk Plt Gubernur Dari Jenderal Polri

Jum'at, 26 Januari 2018 , 20:34:00

Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengusulkan Asisten Operasi Kapolri Irjen M. Iriawan jadi Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin menjadi pelaksana tugas gubernur dinilai sarat kepentingan partai politik. Terlebih mendekati Pilka ... Baca Selengkapnya
Pemerintah Harus Jelaskan Kebijakan Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur Tidak Melanggar UU
Untuk mencegah munculnya polemik menjelang pilkada serentak 2018, penunjukan dua jenderal aktif Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jabar dan Sumut oleh pemerintah, harus dijelaskan secara komperhensif tidak melanggar Undang-Undang (UU).Beg ... Baca Selengkapnya
Jadi Plt Gubernur, Profesionalitas Polri Dipertanyakan

Jadi Plt Gubernur, Profesionalitas Polri Dipertanyakan

Jum'at, 26 Januari 2018 , 10:35:00

Keputusan Kemendagri menunjuk dua jenderal aktif Polri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara menuai kontroversi.Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni jadi mempertanyakan n ... Baca Selengkapnya
Mendagri Setuju Anggota Polri Yang Daftar Pilkada Boleh Kembali Aktif
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengaku sepakat bila anggota Polri yang mendaftar menjadi calon kepala daerah dapat kembali berdinas.Tjahjo mengatakan, para anggota Polri bakal diberhentikan jika sudah lolos alias ditetapkan sebagai calon kepal ... Baca Selengkapnya
Menteri Tjahjo: Waktu Pemilu Tidak Akan Mundur

Menteri Tjahjo: Waktu Pemilu Tidak Akan Mundur

Kamis, 18 Januari 2018 , 23:20:00

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemilu yang sedianya akan dilaksanakan pada tahun 2019 tidak akan mundur dari jadwal walaupun Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan partai politik kembali melakukan verifikasi faktual."Enggak, en ... Baca Selengkapnya
Ada 314 Usulan Pemekaran Daerah, Tapi Mohon Maaf

Ada 314 Usulan Pemekaran Daerah, Tapi Mohon Maaf

Rabu, 20 Desember 2017 , 23:12:00

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memohon maaf pada semua pihak terkait, karena sampai saat ini pemerintah belum dapat membuka kembali kran moratorium pemekaran daerah."Saya mohon maaf, pemekaran untuk DOB (daerah otonomi baru,red) ditan ... Baca Selengkapnya
Babel Terima Anugerah Indeks Demokrasi Indonesia 2016

Babel Terima Anugerah Indeks Demokrasi Indonesia 2016

Selasa, 05 Desember 2017 , 23:03:00

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memberikan penghargaan kepada provinsi berprestasi dalam mengembangkan demokrasi dan menjaga stabilitas politik di daerah.Anugerah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016tersebut pun di ... Baca Selengkapnya
Disdikbud Bangka Tetap Pertahankan Kantor UPTD Pendidikan

Disdikbud Bangka Tetap Pertahankan Kantor UPTD Pendidikan

Jum'at, 10 November 2017 , 21:09:00

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bangka memastikan jika kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di delapan kecamatan tidak akan dibubarkan, meski ada Permendagri 12/2017 tentang pembentukan dan klarifikasi cabang da ... Baca Selengkapnya