Bantu Identifikasi Korban, Kemendagri Tempatkan Tim Dukcapil Di RS Polri
Untuk mempermudah proses identifikasi korban pesawat Lion Air JT-610, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan tim dari Direktorat Jenderal ...
Mendagri: PNS Koruptor Harus Ikhlas Mundur

Mendagri: PNS Koruptor Harus Ikhlas Mundur

NusantaraSenin, 17 September 2018 , 14:03:00

Pegawai Negeri Sipil yang tersangkut persoalatan tindak pidana korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah akan diberikan pilihan, mundur ...
Mendagri: Kepala Daerah Yang Ikut Kampanye Wajib Ajukan Cuti

Mendagri: Kepala Daerah Yang Ikut Kampanye Wajib Ajukan Cuti

PolitikKamis, 13 September 2018 , 16:10:00

Kepala daerah yang ingin ikut kampanye Pilpres 2019 wajib mengajukan cuti kampanye. Seperti diketahui, KPU RI sudah menetapkan waktu untuk berkampany ...
Mendagri Ingatkan Batas Waktu Pengganti Sandiaga

Mendagri Ingatkan Batas Waktu Pengganti Sandiaga

Kamis, 16 Agustus 2018 , 12:59:00

Jabatan wakil gubernur DKI Jakarta resmi kosong setelah ada penetapan resmi ihwal peserta Pilpres 2019 atau lewat jalur konstitusi.Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sesaat sebelum ikuti sidang paripurna tahunan, di Komplek Par ... Baca Selengkapnya
Mendagri: TGB Kepincut Manfaat Program Jokowi

Mendagri: TGB Kepincut Manfaat Program Jokowi

Selasa, 10 Juli 2018 , 20:08:00

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, tidak mempersoalkan dukungan politik Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Tuan Guru Bajang Zainul Majdi alias TGB, kepada Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Pilpres 2019."Sah-sah saja," ujar Tjahjo ... Baca Selengkapnya
Mendagri Ciptakan Neo Dwi Fungsi Polri

Mendagri Ciptakan Neo Dwi Fungsi Polri

Selasa, 19 Juni 2018 , 20:19:00

Langkah pemerintah melantik Komjen Pol Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat melanggar banyak aturan hukum yang berlaku. Selain itu, tidak melihat kegagalan Iriawan semasa memimpin Polda Metro Jaya."Dan juga telah menista proses demokrasi yan ... Baca Selengkapnya
KPK Kaji Edaran Mendagri Soal THR

KPK Kaji Edaran Mendagri Soal THR

Rabu, 06 Juni 2018 , 22:18:00

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief belum bisa berkomentar banyak terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo tentang Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.Salah satu perintah Tjahjo adalah membebankan p ... Baca Selengkapnya
Surat Edaran Kemendagri
Surat Edaran Kemendagri 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 merupakan sebuah jebakan batman” kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia.Surat Edaran Kemendagri itu memerintahkan kepada seluruh kepala daerah mengalokasikan dana APBD untuk tunjangan ... Baca Selengkapnya
DPR Dan Pemerintah Sepakat Tetapkan Perangkat Desa Bagian Pemerintahan
RMOL. Komisi II DPR RI dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyepakati beberapa hal da ... Baca Selengkapnya
Kontroversi Plt Gubernur, Tjahjo Serahkan Ke Wiranto

Kontroversi Plt Gubernur, Tjahjo Serahkan Ke Wiranto

Senin, 26 Februari 2018 , 21:13:00

RMOL. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, meminta Polri dan Kementerian Dalam Negeri membatalkan penunjukan dua perwira tinggi dari Polri untuk menjabat pelaksana tugas Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.Dua petinggi Polr ... Baca Selengkapnya
Rencana Menteri Tjahjo Tunjuk Perwira Polri Jadi Plt Gubernur Batal
RMOL. Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur dari Polri seperti direncanakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo batal."Untuk Jawa Barat dan Sumatera Utara sudah dipertimbangkan. Nanti ada kebijakan lain yang akan kita lakukan," ujar Menteri Koordi ... Baca Selengkapnya
Mendagri: Perekaman e-KTP Sudah Capai 97,6 Persen

Mendagri: Perekaman e-KTP Sudah Capai 97,6 Persen

Sabtu, 10 Februari 2018 , 20:30:00

RMOL. Kontestasi Pilkada serentak 2018 sudah di depan mata. Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan perekaman data warga untuk KTP elektronik seluruh Indonesia sudah mencapai 97,6 persen."Kita sudah rakornas di Batam per-hari ini ... Baca Selengkapnya
Presiden Belum Menyetujui Usulan Menteri Tjahjo

Presiden Belum Menyetujui Usulan Menteri Tjahjo

Rabu, 31 Januari 2018 , 09:37:00

RMOL. Presiden Joko Widodo belum mengambil keputusan terkait rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merekomendasikan dua Jenderal Polri sebagai pejabat (PJ) Gubernur.Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menjelaskan saat ini Presiden ... Baca Selengkapnya
Jenderal Polri Jabat Plt Gubernur Jabar Dan Sumut Karena Rawan Konflik
RMOL. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan usulan nama dua jenderal aktif Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara lantaran kedua provinsi itu rawan konflik pilkada."Karena daerah yang rawan konfliknya ti ... Baca Selengkapnya
Mendagri Tidak Punya Dasar Hukum Tunjuk Perwira Polri

Mendagri Tidak Punya Dasar Hukum Tunjuk Perwira Polri

Senin, 29 Januari 2018 , 12:05:00

RMOL. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dinilai tidak memiliki landasan hukum untuk menunjuk jenderal polisi sebagai poelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.  "Rujukan mendagri dengan mengutip pasal 4 ayat 2 Permendagri 1/201 ... Baca Selengkapnya
Diprotes, Tjahjo Kumolo Bergeming

Diprotes, Tjahjo Kumolo Bergeming

Minggu, 28 Januari 2018 , 20:11:00

RMOL. Mendagri Tjahjo Kumolo bergeming dengan kritik atas langkahnya menunjuk dua perwira tinggi atau pati Polri menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara."Pendapat tokoh masyarakat, politisi DPR, apapun kami ha ... Baca Selengkapnya
Mendagri Konyol Tunjuk Plt Gubernur Dari Jenderal Polri

Mendagri Konyol Tunjuk Plt Gubernur Dari Jenderal Polri

Jum'at, 26 Januari 2018 , 20:34:00

RMOL. Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengusulkan Asisten Operasi Kapolri Irjen M. Iriawan jadi Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin menjadi pelaksana tugas gubernur dinilai sarat kepentingan partai politik. Terlebih mendekati ... Baca Selengkapnya
Pemerintah Harus Jelaskan Kebijakan Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur Tidak Melanggar UU
RMOL. Untuk mencegah munculnya polemik menjelang pilkada serentak 2018, penunjukan dua jenderal aktif Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jabar dan Sumut oleh pemerintah, harus dijelaskan secara komperhensif tidak melanggar Undang-Undang (UU ... Baca Selengkapnya
Jadi Plt Gubernur, Profesionalitas Polri Dipertanyakan

Jadi Plt Gubernur, Profesionalitas Polri Dipertanyakan

Jum'at, 26 Januari 2018 , 10:35:00

RMOL. Keputusan Kemendagri menunjuk dua jenderal aktif Polri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara menuai kontroversi.Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni jadi mempertanya ... Baca Selengkapnya
Mendagri Setuju Anggota Polri Yang Daftar Pilkada Boleh Kembali Aktif
RMOL. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengaku sepakat bila anggota Polri yang mendaftar menjadi calon kepala daerah dapat kembali berdinas.Tjahjo mengatakan, para anggota Polri bakal diberhentikan jika sudah lolos alias ditetapkan sebagai calon ... Baca Selengkapnya