Gelar Coffe Morning Akhir Tahun 2019

Markus Soroti Disiplin Pegawai dari Titip Absen hingga Ancaman Pemberhentian

Daerah  SENIN, 30 DESEMBER 2019 , 12:17:00 WIB

Markus Soroti Disiplin Pegawai dari Titip Absen hingga Ancaman Pemberhentian

RMOL Babel

RMOLBabel. Para pegawai baik ASN maupun PHL di lingkungan pemerintah kabupaten Bangka Barat (Babar) dituntut untuk tidak hanya melayani masyarakat dengan tanggungjawab dan sebaik-baiknya, tapi juga memiliki disiplin kerja tinggi. Namun yang terjadi masih banyak pegawai kurang memiliki disiplin kerja.
Hal ini menjadi sorotan Bupati Bangka Barat Markus SH dan Plt Sekda M. Effendi saat menggelar rapat bersama pimpinan OPD, para kepala bagian serta para camat dalam acara bertajuk coffe morning akhir tahun 2019 di OR 1 Pemkab Bangka Barat, Senin (30/12) pagi.

Dalam arahannya, salah satu hal yang disorot politisi PDI Perjuangan ini yakni tingkat kedisiplinan pegawai ASN maupun honorer yang dinilai masih perlu ditingkatkan lagi.

"Soal disiplin pegawai ini saya banyak sekali menerima laporan mulai dari malas masuk hingga titip absen. Terutama untuk pasukan kuning di dinas LH mohon diawasi dan dievaluasi. Jangan nanti diberhentikan lalu omong kemana-mana karena tidak senanglah dan sebagainya, padahal itu konsekuensi dari kemalasannya," tegas Markus di Muntok.

Markus menyebut, evaluasi pegawai baik ASN maupun PHL sangat penting agar tidak menimbulkan kecemburuan di antara sesama pegawai.

"Ini tidak hanya di dinas Lingkungan Hidup. Semua OPD juga harus croschek pegawainya karena ini menyangkut pelayanan publik. Jangan berpikir karena sudah PHL akan bertahan terus, kalau sudah malas mendingan berhenti dan diganti dengan yang mau kerja. Jangan sampai yang malas itu jadi penyakit di dinas itu, lalu mempengaruhi yang lain untuk ikut-ikutan malas," ujarnya menegaskan.

Pelaksana Tugas Sekda M Effendi dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL Babel menuturkan, disiplin pegawai harus ditegakan. Sebab hal itu menunjukan bagaimana seorang pegawai (ASN dan PHL) mengabdi untuk negara dan masyarakat. Soal disiplin ini, terang Effendi, sudah diatur dalam PP No. 53 tahun 2010.

"Saya harap para pegawai kita benar-benar paham tentang PP 53 itu. Di sana sudah sangat jelas diatur soal jam masuk dan pulang kerja, termasuk sanksi mulai dari tingkatan ringan, sedang, hingga berat. Hanya selama ini pimpinan OPD yang masih kurang dalam penerapan. Sebab itu, kita akan keluarkan semacam surat edaran untuk para kepala OPD agar displin ini benar-benar ditegakan, karena kalau atasnya disiplin bawahnya pasti ngikut," pungkas Effendi. [SHL]

Komentar Pembaca