Jiwasraya Tekor Triliun Rupiah, DPR Diminta Bentuk Pansus

Politik  JUM'AT, 27 DESEMBER 2019 , 15:28:00 WIB

Jiwasraya Tekor Triliun Rupiah, DPR Diminta Bentuk Pansus

Foto/Net

RMOLBabel. Publik kian menyorot skandal gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Pasalnya, Jiwasraya menyatakan tidak akan sanggup membayar polis nasabah pada periode Oktober hingga Desember 2019 sebesar 12,4 triliun rupiah.
Sejumlah pihak bahkan menyebut, skandal keuangan yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Hal ini karena pengurus lama tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnisnya.

Mengacu pada dokumen dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan lalu dengan DPR RI, diketahui, apa yang terjadi dengan Jiwasraya akhir-akhir ini merupakan masalah menahun mulai dari: imbas krisis moneter di 1998; berlanjut pada lambatnya penyelamatan di 2006 hingga 2010; sampai pada ketidakcermatan dalam penerbitan produk investasi JS Saving Plan di 2013 dan 2014.

Terkait permasalahan ini, anggota komisi VI DPR, Mukhtaruddin mendesak agar hasil audit yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa dibuka.

Hal ini bertujuan mengungkap adanya kesalahan pengelolaan investasi perseroan dan dugaan adanya korupsi yang dilakukan direksi lama.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turun tangan menyelesaikan kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Pangi berharap dalam waktu dekat DPR dapat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mendalami masalah Jiwasraya. Terlebih, banyak nasabah mengaku dirugikan atas kasus tersebut.

Semua harus mendesak DPR untuk bersuara mengungkap kasus ini. Jika dibanding dengan skandal Century, kasus Jiwasraya berpotensi lebih besar merugikan negara. Tidak hanya gagal membayar klaim 17 ribu nasabahnya, kasus ini juga bisa mencoreng nama baik Indonesia yang tengah berupaya menarik investor," kata Pangi, Jumat (27/12).

Pangi menambahkan, pemerintah bersama DPR harus bergerak cepat. Sebab apabila kasus ini dibiarkan berlarut-larut bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat bahwa pemerintah membiarkan oknum-oknum yang terlibat bersembunyi di balik kekuasaan.

"Oleh karena itu, kasus ini harus diungkap seterang-terangnya di hadapan publik. Mengingat publik tidak hanya bisa berharap kepada pemerintah, maka peran DPR pun diperlukan agar kasus segera diselesaikan," tutupnya. [Fth]

Komentar Pembaca