Eks Koruptor Ikut Pilkada Usai 5 Tahun Bebas, DPR Dukung Putusan MK

Politik  JUM'AT, 13 DESEMBER 2019 , 09:34:00 WIB

Eks Koruptor Ikut Pilkada Usai 5 Tahun Bebas, DPR Dukung Putusan MK

Ilustrasi/Ist

RMOLBabel. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai pasal pencalonan mantan narapidana di pemilu kepala daerah (pilkada). Eks napi pun baru bisa mencalonkan diri lima tahun setelah masa hukumannya berakhir.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggugat Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan, Wali Kota.

Pasal 7 ayat 2 huruf g tersebut berbunyi, "...tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."

"Pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan kesimpulan putusan di gedung MK, Jakarta, Rabu (11/12) dilansir laman CNN.

Menanggapi putusan MK tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan menghormati dan mendukung keputusan MK terkait masa tunggu selama lima tahun itu.

Ya, artinya kita harus menghormati keputusan MK untuk pilkada (pemilihan kepala daerah) yang akan datang artinya semua parpol (partai politik) harus melihat rekam jejak dari calon-calon,” kata Puan di Jakarta, Kamis (12/12).

Berdasarkan keputusan ini, parpol yang memiliki kewenangan mengusung kandidatnya dalam pilkada, harus mencalonkan kepala daerah yang bersih dari jerat hukum. Karenanya, Puan menyampaikan, partainya PDI-P akan mengikuti aturan tersebut.

Itu kan saya rasa mekanisme internal di partai. Jadi, kami ikuti putusan MK,” katanya. [Fth]

Komentar Pembaca