PDKP Dan FGD Mahasiswa Babel Desak Pemerintah Lakukan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial Masyarakat.

Daerah  JUM'AT, 29 NOVEMBER 2019 , 20:27:00 WIB

PDKP Dan FGD Mahasiswa Babel Desak Pemerintah Lakukan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial Masyarakat.

Foto/net

RMOL. Organisasi bantuan hukum Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) diperkuat Focus Group Discussion (FGD) mahasiswa  Bangka Belitung (Babel) jaring aspirasi kepentingan hukum masyarakat pengiur BPJS Kesehatan.
Hal ini dilakukan guna melihat tanggapan masyarakat terkait Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang menyatakan akan kenaikan iuran BPJS  pada 1 Januari tahun 2020.

Dari hasil yang dihimpun, Jumat (29/11/2019) di Pasar Pagi Kota Pangkalpinang, John Ganesa Siahaan koordintor posko pengaduan penggiur BPJS Kesehatan Babel mengatakan banyak warga yang keberatan atas kenaikan iuran BPJS tersebut.

"Cukup banyak masyarakat Pangkalpinang yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS tersebut dengan berbagai alasan diantaranya kualitas pelayanan BPJS yang diragukan, sulitnya mendapatkan rujukan, belum bisa memberikan tanggapan karena belum sakit,  BPJS masih terkonsep hanya untuk yang sakit, kenaikan tersebut kemahalan," urai pria akrab disapa John itu.

Sebab itu, pihaknya bersama FGD Mahasiswa Babel akan membuat pernyataan sikap dengan mengumpulkan tanda tangan masyarakat terkait keberatan pengiur BPJS untuk disampikan langsung kepada Presiden serta DPR dan MPR.

Sambung John, tidak hanya di Pangkalpinang, pihaknya bersama relawan pekerja sosial juga akan mendirikan posko-posko pengaduan ini di setiap kabupaten yang ada di Babel." Saat ini sudah didirikan posko di berbagai tempat, untuk di Bangka Tengah sudah ada di Desa Cambai dan Mesu, Bangka Selatan di Toboali, Bangka Induk di Belinyu serta di Beltim," ungkapnya.

Dalam hal ini, akan terus dilakukan sampai akhir Desember mendatang guna menyakini pemerintah untuk segera melakukan reformasi sistem jaminan perlindungan sosial masyarakat.

"Sistem ini perlu dilakukan reformasi agar lebih berkeadilan dalam prakteknya, bisa mengentaskan persoalan keluhan masyarakat pengiur BPJS dan menghentikan kebiasaan Kenaikan Iuran BPJS terus menerus nantinya. Kita memliki konsep reformasi perlindungan sosial yang akan di ajukan ke pemerintahan," tegas John. [Ina]


Komentar Pembaca