Skandal Korupsi KTP Elektronik

Setya Novanto 'Goyang' Puan Maharani

Politik  KAMIS, 03 OKTOBER 2019 , 12:13:00 WIB

Setya Novanto 'Goyang' Puan Maharani

Puan Maharani/Ist

RMOLBabel. Terpidana kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP El) Setya Novanto ikut mengomentari terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024. Novanto tak heran, sebab Puan punya memang punya ambisi untuk menjadi Ketua DPR.
Ini dari dulu ibu Puan sudah direncanakan bahwa sebelum saya itu memang bu Puan sudah direncanakan,” kata Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/10) kemarin.

Bahkan, Setnov secara blak-blakan menyebut putri Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu telah menerima bagian dalam proyek KTP-el.

Tuduhan Setnov ditanggapi biasa saja pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mengaku belum mendapat informasi soal dugaan Puan menjadi bagian dalam proyek KTP-el.

Sebelumnya, seperti diketahui saat menjalani persidangan pada Maret silam, Setnov menyebut ada sejumlah uang yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Setya Novanto, keduanya masing-masing mendapat 500.000 dolar AS.

"Bu Puan Maharani Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah (dapat) 500.000 (dolar AS). Itu keterangan Made Oka," kata Setya Novanto kepada majelis hakim, saat jalani persidangan sebagai terdakwa pada 23 Maret 2018 silam.

Terkait hal ini, Jurubicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya belum menerima informasi yang valid soal dugaan keterlibatan Puan Maharani dalam kasus KTP-El yang disebut-sebut Setnov, panggilan akrab Setya Novanto.

"Saya belum dapat informasi itu jadi saya belum bisa respons," kata Febri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/10) dilansir Rmol.id.

Bahkan, ketika dulu Setnov menyebut Puan jadi bagian dalam proyek KTP-el di persidangan, kini dia juga berkicau ihwal terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2019-2024. Menurut dia, ‎pemilihan Puan sebagai Ketua DPR telah direncanakan sejak lama.

"Dari dulu Ibu Puan sudah direncanakan, bahwa sebelum saya itu memang bu Puan, sudah direncanakan," kata Setnov di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).
 
Kasus korupsi dalam proyek KTP-el ini telah merugikan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun. Melibatkan banyak perusahaan dan sejumlah anggota DPR dalam proses lelang untuk menggarap KTP berbasis elektronik itu. [Sal/Fth]


Komentar Pembaca