Humas, Protokol Pangkalpinang Kunjungi Dewan Pers, Hendry C Bangun; Banyak Insan Pers Belum UKW

Daerah  JUM'AT, 06 SEPTEMBER 2019 , 21:54:00 WIB

Humas, Protokol Pangkalpinang Kunjungi Dewan Pers, Hendry C Bangun; Banyak Insan Pers Belum UKW

Kunjungan Humas Pemkot Pangkalpiang Ke Dewan Pers

RMOL. Hari kedua Kunjungan Kerja (Kunker) Humas dan Protokol Pemerintah kota (Pemkot) Pangkalpinang bersama awak media Pangkalpinang kunjungi Kantor Dewan Pers Jakarta Pusat, Jumat (06/09/2019).
Kabag Humas Pemkot Pangkalpinang, Hasan Rumata menyebutkan kunjungan ini diselenggarakan dalam rangka pembelajaran peningkatan kerjasama pemerintah bersama dengan Insan Pers. Terutama terkait bagaimana aturan-aturan kerjasama antara Pemda dengan Perusahaan Pers yang ada khususnya di Kota Pangkalpinang.

"Kita harapkan dalam kesempatan ini khususnya Pemkot Pangkalpinang, sangat yakin bahwa pemerintah dan pers dapat bekerja sama dengan baik. Pasalnya peran pers sangat penting dalam pembangunan daerah terutama untuk memajukan Pemkot Pangkalpinang khususnya dan Provinsi Bangka Belitung pada umumnya," harapnya.

Sementara itu, Wakil ketua Dewan Pers Hendry C. Bangun menjelaskan bahwa saat ini kehidupan dan penghasilan wartawan belum mendapatkan penghasilan yang sesuai upah minimum provinsi (UMP) dan wartawan yang belum memiliki sertifikasi wartawan serta banyak perusahaan pers belum mendaftarkan perusahaannya di Dewan pers.

Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan kedepan berharap wartawan dan perusahaan pers bisa memiliki standarnya dan memiliki penghasilan sesuai aturan berlaku, agar tidak ada permasalahan yang terjadi dilapangan.

"Saat ini pers di Indonesia adalah pers paling merdeka di dunia. Kalau dinegeri lain banyak wartawan dipenjara dan didenda karena produk pers tidak sesuai aturan berlaku," ucapnya.

Dirinya juga meminta kepada awak media untuk mengklarifikasi setiap pemberitaan yang dimuat sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga menyebabkan seorang wartawan dipenjara karena tidak konfirmasi ke narasumber.

"Hati-hati jika memuat sebuah produk berita jangan sampai jadi permasalahan sehingga kena Undang-Undang ITE karena tidak konfirmasi dengan narasumber. tapi jika wartawan dan perusahaan pers sudah terdaftar di Dewan pers InsyaAllah tidak ada permasalahan hukum dan denda," ungkap Hendry. [ina] 

Komentar Pembaca