Soal Revisi UU KPK, Jokowi Tolak karena Belum Lihat Drafnya

DPR Sejatinya Perkuat KPK

Hukum  JUM'AT, 06 SEPTEMBER 2019 , 15:53:00 WIB

Soal Revisi UU KPK, Jokowi Tolak karena Belum Lihat Drafnya

Istimewa

RMOLBabel. Presiden Joko Widodo mengaku belum melihat draf revisi UU KPK. Dia berharap, DPR memiliki semangat memperkuat KPK saat mengusulkan rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada Rapat paripurna DPR, Kamis (5/9), menyetujui usulan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK sebagai usulan badan legislatif (baleg) DPR, padahal setidaknya ada sembilan persoalan dalam rancangan UU tersebut yang bersiko melumpuhkan kinerja KPK.

"Yang jelas saya kira kita harapkan DPR mempunyai semangat yang sama untuk memperkuat KPK," kata Presiden Jokowi di Solo, Jumat (6/9).

Namun Presiden Jokowi mengaku masih belum melihat rancangan revisi UU KPK tersebut. "Saya melihat dulu yang direvisi apa. Saya belum lihat, kalau sudah ke Jakarta, yang direvisi apa, materinya apa, saya harus tahu dulu, baru saya bisa berbicara. Yang pasti seperti kemarin saya sampaikan, KPK bekerja sangat baik dalam rangka pemberantasan korupsi," beber Presiden dilansir Antara.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo, KPK berada di ujung tanduk bila rancangan tersebut jadi disahkan sebagai UU.

Sembilan persoalan dalam konsep RUU KPK tersebut adalah (1) Independensi KPK terancam, (2) Penyadapan dipersulit dan dibatasi, (3) Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, (4) Sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, (5) Penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Selanjutnya (6) Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, (7) Kewenangan pengambilalihan perkara di tahap penuntutan dipangkas, (8) Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, (9) Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas,

Tak hanya RUU KPK, DPR juga lagi menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari Tindak Pidana Korupsi, sehingga keberadaan KPK terancam.

"KPK juga menyadari RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi undang-undang jika Presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut. Karena undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden," kata Agus Rahardjo, Kamis (5/9). [Stef HL]

Komentar Pembaca
Bunga untuk Veronica Tan

Bunga untuk Veronica Tan

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 17:00:04

Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09