Iuran BPJS 120 Juta Warga Miskin Ditanggung Negara

Dirut BPJS: Iuran Naik Supaya Tak Bangkrut

Nusantara  JUM'AT, 06 SEPTEMBER 2019 , 09:19:00 WIB

Iuran BPJS 120 Juta Warga Miskin Ditanggung Negara

Ilustrasi

RMOLBabel.  Iuran BPJS Kesehatan sudah dipastikan tetap akan naik. Penerima Bantuan Iuran (PBI) dijamin negara kenaikannya, dan kelas III untuk mandiri tidak naik. Kenaikan hanya terjadi di kelas I dan II untuk pembayaran mandiri.
Demikian penegasan Menteri koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani saat ditemui di kantor Lemhannas, Jakarta, Kamis (5/9).

Dia menguraikan, jumlah warga miskin yang menjadi PBI BPJS Kesehatan mencapai lebih dari 100 juta orang.

Hampir 120 juta orang rakyat miskin masih ditanggung oleh negara," ujar putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

Lebih lanjut, Puan menyebut bahwa rencana kenaikan iuran itu sebenarnya mudah dilakukan oleh pemerintah. Hanya saja, pemerintah tengah memperhitungkan dengan matang rencana tersebut.

"Sekarang ditandatangani, sekarang juga naik. Jadi masih ada waktu untuk membenahi dan memperbaiki hal-hal yang perlu dilakukan, pungkasnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, kenaikan iuran memang tidak terelakkan. Maka dari itu, masyarakat diminta lebih bijak dalam merespons keputusan pemerintah terkait hal itu.

"Semua masyarakat harus memahami itu, jangan mengembangkan sehat itu murah. Nanti repot. Sehat itu mahal, perlu perjuangan," kata Moeldoko.

"Kalau sehat itu murah orang menjadi sangat manja, tidak mau mendidik dirinya untuk menjadi sehat. Sehat itu perlu perjuangan, perlu olahraga, perlu ngurangi rokok," tegasnya.

Sebelumnya, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengakui jika iuran tak naik, defisit BPJS Kesehatan bakal mencapai Rp 80 triliun lebih dalam beberapa tahun ke depan. Fantastis!

Fahmi mengatakan, jika tidak ada kebijakan seperti kenaikan iuran maka BPJS Kesehatan bakal makin parah. Bisa saja bangkrut. "Yang terjadi tahun ke tahun defisit akan makin lebar," tutupnya. [Stef HL]


Komentar Pembaca
Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37

Jokowi Teruji dalam Hal Kegagalan

Jokowi Teruji dalam Hal Kegagalan

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 , 00:45:19

Kalimantan Timur Minta Jatah Menteri

Kalimantan Timur Minta Jatah Menteri

SENIN, 09 SEPTEMBER 2019 , 23:02:24