Soal Amandemen, Prabowo dan Mega Sejalan Tapi Beda Tujuan

Politik  SENIN, 19 AGUSTUS 2019 , 08:32:00 WIB

Soal Amandemen, Prabowo dan Mega Sejalan Tapi Beda Tujuan

Istimewa

RMOLBabel. Wacana amandeman UUD 1945 yang diinisiasi PDIP terus bergulir. Dukungan datang dari Ketum Gerindra, Prabowo Subianto. Namun, meski sejalan mendukung amandemen, tapi arah yang dituju eks Danjen Kopassus itu, berbeda dengan Megawati Cs.
Prabowo minta amandemennya total alias mengembalikan UUD 1945 ke versi aslinya. Sedangkan Megawati ingin hanya amandemen terbatas untuk mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Kalau Gerindra jelas, perjuangkan kembali ke UUD 45 yang asli. Amendemen untuk GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) tidak masalah, (tapi) kami ingin lebih dari itu yakni kembali ke UUD 45 yang asli,” kata Prabowo, usai menghadiri upacara HUT RI ke-74, di DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).

Meski setuju amandemen, Prabowo menolak amandemen nanti mengubah sistem pemilihan presiden. Menurut dia, pemilihan presiden mesti tetap dipilih oleh rakyat, bukan oleh MPR seperti yang terjadi di zaman Orde Baru.
Bukan (sepakat dipilih MPR), itu sudah konsensus dan keputusan mayoritas? itu bisa diadendum. UUD 1945 bukan tak boleh diperbaiki, boleh," tuntasnya.

Waketum Gerindra, Fadli Zon, menjelaskan maksud pernyataan Prabowo. Kata dia, sejak disahkan UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandeman sejak 1999-2002.

Menurut Fadli,  naskah UUD 1945 yang asli adalah sesuai dengan tanggal 18 Agustus 1945 atau saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan UUD 1945. Fadli ingin naskah bersejarah UUD 1945 dikembalikan, soalnya amandemen UUD usai reformasi dinilainya telah mengandung upaya liberalisasi ekonomi Indonesia.  

Kami ingin UUD 1945 yang asli rohnya harus dikembalikan. Karena, konstitusi kita saat amandemen semangatnya adalah meliberalisasi konstitusi kita. Ekonomi kita mau dibikin ekonomi liberal," kata Fadli.

Soal mengembalikan kewenangan MPR dan menghidupkan kembali GBHN, Fadli bilang partainya setuju saja. Namun bukan berarti nanti presiden mempertanggungjawabkan pelaksanaan GBHN-nya ke MPR. Pasalnya, sekarang presiden dipilih rakyat, bukan MPR.

"Ini yang harus kita pikirkan bersama. Kalau meletakkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara lagi tentu ada sanksinya, diterima atau ditolak laporan presiden itu. Tapi kalau MPR bukan lembaga tinggi ya saya kira itu adalah bagian dari mekanisme pengawasan dan kontrol," imbuh Fadli.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali menegaskan niatan partainya mengamandemen UUD 1945 itu hanya untuk menghidupkan kembali kewenangan MPR dan GBHN. Namun untuk sistem Pemilu tak akan diubah. Presiden tetap dipilih rakyat.

Hasto menambahkan, GBHN diperlukan agar bangsa Indonesia mempunyai perencanaan menyeluruh di berbagai bidang untuk jangka panjang 50-100 tahun ke depan. Termasuk, kata dia, dalam persiapan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.

"Kalau tidak ada haluan negara, 2024, presidennya ganti, tiba-tiba ibu kota dipindahkan ke Wonosari, Gunungkidul sana," ujar.

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti tak sepakat dengan amandemen. Menurut dia, GBHN sudah tidak relevan digunakan dalam sistem ketatanegaraan yang presidensil.

Dulu, GBHN diperlukan karena presiden dan wapres dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. GBHN adalah mandat yang diberikan MPR pada presiden dan wakilnya yang terpilih.

Sekarang sudah pemilihan presiden tidak dilakukan oleh MPR tapi pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Jadi tidak ada lagi mandat yang harus diberikan oleh MPR," kata Bivitri. [Stef/Bcg]

Komentar Pembaca
Bunga untuk Veronica Tan

Bunga untuk Veronica Tan

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 17:00:04

Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09