Sekjen PBNU Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap Proyek PUPR

Hukum  KAMIS, 15 AGUSTUS 2019 , 17:01:00 WIB

Sekjen PBNU Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap Proyek PUPR

Helmi Faishal/Ist

RMOLBabel. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan untuk Sekretaris Jenderal Pengurus Besat Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmi Faishal Zaini. Helmi dipanggil terkait kasus dugaan suap pekerjaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Helmy yang juga Anggota DPR RI Fraksi PKB itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur sekaligus Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred alias HA.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA (Hong Arta)," kata Jurubicara KPK Febri Diansyah di Jakarta.

Sebelum Helmy, sejumlah kader partai berlambang bola dunia dikelilingi sembilan bintang itu satu persatu dipanggil oleh penyidik KPK. Mulai dari orang dekat Muhaimin Iskandar atau Imin, Jazilul Fawaid, sebelumnya juga dipanggil Fathan.

Namun, keduanya mangkir dari panggilan penyidik KPK. Padahal, penyidik memanggil yang bersangkutan sebagai saksi.

Dalam kasus ini, Hong Arta telah berstatus tersangka bersama 11 orang lainnya, yakni Direktur Utama PT WTU, Abdul Khoir; dan sederet Anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019, yaitu Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, dan Yudi Widiana Adia.

Kemudian pihak swasta, Julia Prasetyarini; ibu rumah tangga Dessy A Edwin; Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasionai (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustray; Komisaris PT CMP, So Kok Seng; dan Bupati Halmahera Timur periode 2016-2021, Rudy Erawan.

Komisi antirasuah menduga Hong Artha secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Diduga yang menerima suap dari Hong Artha yaitu Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Amran diduga menerima uang sebesar Rp 8 miliar dan Rp 2,6 miliar dari Hong Artha.

Atas perbuatannya tersebut, Hong Arta disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. [Sal]

Komentar Pembaca
Bunga untuk Veronica Tan

Bunga untuk Veronica Tan

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 17:00:04

Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09