Sengketa Pilkada Butuh Peradilan Khusus Demi Hindari Tabrakan Antar Lembaga

Hukum  SELASA, 13 AGUSTUS 2019 , 08:12:00 WIB

Sengketa Pilkada Butuh Peradilan Khusus Demi Hindari Tabrakan Antar Lembaga

Istimewa

RMOLBabel. Wacana pembentukan lembaga peradilan khusus untuk menangani sengketa pesta demokrasi digulirkan kembali menyongsong Pilkada 2020.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari berpendapat, peradilan khusus gugatan pilkada mendesak direalisasikan demi menjaga kepastian hukum, sekaligus menghindari tabrakan antarlembaga.

"Ini demi menghindari kekeliruan antara peserta dan penyelenggara pemilu dalam mengajukan gugatan atau memberikan putusan," katanya di Jakarta, Senin (12/8).

Gugatan sengketa pilkada yang berujung di Mahkamah Konstitusi (MK) sempat menuai polemik karena poin yang ajukan pemohon banyak yang tak sejalan dengan kewenangan lembaga konstitusi.

Berdasarkan aturan, otoritas MK hanya berwenang menangani sengketa hasil, sementara yang menyangkut administrasi merupakan ranah (pihak) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Polemik ini lantaran adanya tumpang indih antarlembaga yang dinilai berwenang," ujar Feri.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja manyatakan, sepakat perihal pembentukan lembaga khusus sengketa pilkada. Namun, pemerintah dan DPR RI perlu merevisi UU Pilkada terlebih dahulu.

Dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, ada ketentuan soal lembaga khusus, tapi pelaksananya belum ada. Bawaslu, kata dia, siap menjadi lembaga peradilan khusus sengketa pilkada.

"Bawaslu sudah memiliki ajudikasi untuk menangani pelanggaran administrasi dan sengketa proses. Namun, menyangkut sengketa hasil masih wewenang MK. Sebaiknya, sekalian saja Bawaslu yang menjadi peradilan pemilu," kata Bagja.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, parlemen perlu mendalami usulan pembentukan lembaga peradilan khusus sengketa pilkada. Mardani mengakui, penyelesaian sengketa pesta demokrasi kerap menghasilkan keputusan yang tidak sejalan antara lembaga peradilan. Bawaslu diminta berikan argumentasi untuk perkuat alasan pembentukan lembaga itu.

"Saat ini memang ada Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung (MA), hingga MK yang terkadang putusan masing-masing lembaga itu tidak sejalan," ujar kata Mardani. [Lya/Stef]

Komentar Pembaca