Lokasi Detail Masih Rahasia

Ini Dia Tiga Lokasi di Kalimantan yang Dilirik Jadi Ibu Kota

Estimasi Biaya Pemindahan Rp466 Triliun

Nusantara  SABTU, 10 AGUSTUS 2019 , 13:51:00 WIB

Ini Dia Tiga Lokasi di Kalimantan yang Dilirik Jadi Ibu Kota

Istimewa

RMOLBabel. Pemerintah telah menetapkan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Namun demikian penentuan lokasi detail hingga kini masih dirahasiakan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, terdapat tiga lokasi yang dipertimbangkan untuk menjadi Ibu Kota baru.
Tiga lokasi tersebut yakni Bukit Soeharto di Kalimantan Timur (Kaltim) serta Gunung Mas dan Kawasan Segitiga di Kalimantan Tengah (Kalteng).
 
Ketiga lokasi itu merupakan hasil survei yang selama ini dilakukan pemerintah. Namun, diakui Bambang, nantinya keputusan mengenai lokasi akan diumumkan langsung Presiden Joko Widodo.

"Kita masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo mengenai lokasi definitif," kata Bambang dalam program PrimeTalk Metro TV, Jumat, 9 Agustus 2019.
 
Bambang menjelaskan, segala aspek dalam proses pemindahan Ibu Kota mulai dari skema pembiayaan, desain kelembagaan, landasan hukum, serta pengalaman dari negara lain juga sedang dikaji dan dijadikan pertimbangan oleh Jokowi.
 
Anggaran pemindahan Ibu Kota ditaksir mencapai Rp466 triliun. Namun Bambang menegaskan biaya pemindahan Ibu Kota tidak akan membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penggunaan dana APBN, kata Bambang, hanya sekitar Rp93 triliun.
 
Bambang bilang pemerintah akan mengundang pihak swasta memanfaatkan dan mengoptimalisasikan aset pemerintah baik yang di ibu kota baru maupun yang ada di Jakarta. Perhitungan awal dari pemanfaatan aset ini sebesar Rp150 triliun.
 
Adapun tahap pertama proses pemindahan pusat pemerintah dari Jakarta akan di mulai setelah ada lokasi definitif yakni untuk membangun komplek pemerintahan.

Diharapkan pada tahun 2024 pemerintah akan mulai memindahkan kantor eksekutif, legislatif, yudikatif hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).
 
"Begitu lokasi ditentukan disitulah kita mulai berproses, kalo dengan DPR kemungkinan besar akhir tahun ini (2019) atau paling tidak 2020," tandas mantan Menteri Keuangan ini. [med/stef]


Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09