Jatah Menteri PDIP dan Keikhlasan Surya Paloh

Politik  JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 08:12:00 WIB

Jatah Menteri PDIP dan Keikhlasan Surya Paloh

Mega dan Surya Paloh

RMOLBabel. Dalam acara Kongres V PDIP, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri blak-blakan meminta jatah menteri terbanyak ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketum NasDem Surya Paloh menyebut hal itu wajar.
Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari mengingatkan Surya Paloh bahwa pernyataan Megawati menjunjung tinggi proporsionalitas. Di mana jatah menteri harus disesuaikan dengan kursi di DPR.

Dengan kata lain, PDIP sebagai pemenang pileg pantas mendapat porsi lebih ketimbang partai koalisi lain.

"Pak Surya Paloh itu harus ikhlas karena siapa yang paling besar kursinya, ya dapatnya paling banyak. Kan gitu konteksnya tadi,” jelasnya dilansir dari Rmol.id, Jumat (9/8).

Pernyataan Eva ini merupakan tanggapan atas statement Surya Paloh yang seolah menyindir Megawati. Saat memberi sambutan di Kongres V PDIP, Mega sempat meminta secara langsung kepada presiden terpilih Jokowi agar PDIP mendapat jatah menteri paling banyak.

Berbeda dengan Mega, Surya Paloh memastikan partainya tidak meminta-minta jatah menteri ke presiden. Nasdem sepenuhnya manut titah Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.

"Ya, wajarlah partai pemenang pemilu kan harus lebih banyak. NasDem nggak ada minta-minta. Jadi saya harus lempang, nggak pernah kita minta-minta kursi itu. Tergantung Pak Presiden saja dia perlukan NasDem boleh, nggak diperlukan juga nggak apa-apa," tuturnya.," kata Paloh di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (8/8).

Eva memandang pernyataan Surya Paloh itu sebagai hal bagus. Hanya saja, bos Media Group itu perlu membuktikan ucapan tersebut dalam dunia nyata.

"Ya bagus lah, tapi kan nggak pernah terbukti (pernyataan Surya Paloh). Itu kan politik depan pintu, semua (pasti) minta menteri lah,” ujarnya.

Ya realitanya nggak ada lah yang nggak minta atau nggak mau dikasih. Kalau sungkan ngomong minta iya ada,” tutup Eva. [Din]

Komentar Pembaca
Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37

Jokowi Teruji dalam Hal Kegagalan

Jokowi Teruji dalam Hal Kegagalan

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 , 00:45:19

Kalimantan Timur Minta Jatah Menteri

Kalimantan Timur Minta Jatah Menteri

SENIN, 09 SEPTEMBER 2019 , 23:02:24