Menuju Kabupaten Bangka Barat Satu Data

Markus: Perencanaan yang Baik Harus Didukung Data Valid

Daerah  SENIN, 05 AGUSTUS 2019 , 19:31:00 WIB

Menuju Kabupaten Bangka Barat Satu Data

Focus Group Discussion

RMOLBabel. Kabupaten Bangka Barat (Babar) menegaskan komitmen menuju satu data Indonesia sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Patut diakui, beberapa kajian data menunjukkan hingga kini masih ada inkosistensi penyajian data, baik di level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Untuk mengatasi inkosistensi itu, diperlukan Satu Data Indonesia.

Oleh karena itu, Pemkab Bangka Barat melalui Diskominfo dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) 'Bangka Barat Dalam Angka 2019' dengan tema Sinergi dan Koordinasi Statistik Sektoral Menuju Satu Data Indonesia pada Senin (5/8).

FGD pengumpulan data sektoral itu dibuka Bupati Bangka Barat, Markus SH, diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Drs. H. Rozali.

Bupati Markus dalam sambutan tertulis yang dibacakan Rozali mengingatkan seluruh pimpinan OPD, untuk memahami pentingnya penyajian data sebagai salah satu bahan kajian perkembangan arah kebijakan pembangunan.

Disebutkan, kompilasi produk administrasi melalui daerah dalam angka (DDA) yang tersedia sampai tingkat kecamatan merupakan refrensi bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan. Perencanaan yang baik harus didukung data valid.

"Hingga kini, publikasi DDA masih jadi publikasi yang menggambarkan situasi daerah sekaligus rujukan bagi pihak luar ketika ingin mengetahui perkembangan suatu daerah. Perlu disadari, hampir 80% data dalam DDA bersumber dari OPD di lingkungan Pemkab Babar.

Markus menyebut, BPS Babar telah melakukan penilaian atas publikasi DDA yang telah ada dan menilai bahwa informasi dalam DDA perlu ditingkatkan lagi.

Inisiatif satu data merupakan wujud pembenahan dalam pengelolaan data pemerintah. Satu data Indonesia diarahkan untuk memadukan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan antar pemerintah pusat dan daerah, selain itu juga untuk keterbukaan data yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Semoga dengan FGD ini, sinergi dan koordinasi antar dinas dan BPS semakin ditingkatkan demi terwujudnya satu data Indonesia," pungkas Rozali mengutip sambutan Bupati Markus.

Kabid Statistik Diskominfo Babar, Sarbudiono, meminta pimpinan OPD berkordinasi dengan operator untuk segera menginput data bagi yang belum sehingga saat launching 'Data Kite' pada September nanti data sudah lengkap minimal sampai 2018.

"Saat ini OPD yang belum mengupdate data sekitar 48%. Kita berharap pada Oktober nanti semua sudah terisi sehingga bisa secara bertahap lagi mengisi data 2019," harapnya.

Kabid Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Provinsi Babel Drs. Agusman Simbolon menandaskan, Babar dalam angka merupakan output dari satu data Indonsia.

"Satu data ini penting karena saat ini banyak data sektoral dipegang individu, format data yg dibgipakaikan juga tidak terbuka dan sulit diolah (jpg, pdf). Saat ini juga masih ada perbedaan luas wilyah untuk wilayah yang sama.
Ke depan perlahan kita rapikan bersama.

Agusman berjanji, BPS akan membantu OPD soal data-data yang dibutuhkan.
 [Stf]

Komentar Pembaca
Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37

Jokowi Teruji dalam Hal Kegagalan

Jokowi Teruji dalam Hal Kegagalan

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 , 00:45:19

Kalimantan Timur Minta Jatah Menteri

Kalimantan Timur Minta Jatah Menteri

SENIN, 09 SEPTEMBER 2019 , 23:02:24