Pemkab Babar Sampaikan 12 Rekomendasi Terkait Raperda Zonasi

Raperda Zonasi Bukan untuk Hapus Pertambangan

Daerah  KAMIS, 01 AGUSTUS 2019 , 18:20:00 WIB

Pemkab Babar Sampaikan 12 Rekomendasi Terkait Raperda Zonasi

Markus, SH

RMOLBabel. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Babar) menyampaikan 12 rekomendasi terhadap dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) pada pembahasan lanjutan Raperda zonasi oleh Pansus RZWP3K di Ruang Rapat Banmus Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (1/8) siang.
Keduabelas rekomendasi tersebut diantaranya; tambahan untuk sub zona kawasan pemanfaatan umum wisata alam pantai di semua pulau di Teluk Kelabat dalam yakni perairan pulau Kambing, pulau Nanas, pulau Medang dan pulau Bebirik, tambahan untuk kawasan pemanfaatan umum wisata alam bentang laut di Teluk Limau, tambahan untuk kawasan pemanfaatan umum wisata olahraga di pantai Siangau dan Batu Rakit Tanjung Kalian, pemanfaatan zona pelabuhan (DLK) untuk daerah Tanjung Kalian dimasukan dalam Perda, sub zona KPU-PL-DLK-12 sesuai usulan Kabupaten Bangka Barat dimana akan memotong zona KPU-TB-MN-17 di perairan Tanjung Ular, dan usulan penghapusan zona pertambangan di sepanjang Tanjung Kalian-Tanjung Punai dan perairan Ramba-Air Nyatoh serta perairan Teluk Kelabat luar yang dialokasikan untuk budidaya laut.

Selain itu, Pemkab Babar juga mengusulkan tambahan untuk kegiatan budidaya laut di Tempilang dan Belo Laut, sub zona DLK (KPU-PL-DLK-13) di Teluk Kelabat dalam dirubah di muara sungai Antan, kawasan industri manufaktur di Tanjung Kalian dan Tanjung Ular, industri pengolahan ikan di Tanjung Kalian dan Belo Laut, sub zona alur pelayaran nasional terdapat tambahan Kuala Tanjung-Muntok-Jakarta serta sub zona alur pelayaran regional dimana terdapat tambahan untuk Muntok-Sadai-Tanjung Pandan

Dalam rekomendasinya tersebut, Pemkab Babar meminta perlu adanya perbaikan dokumen Raperda RZWP3K agar secara substantif sesuai ketentuan UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, Permen Kelautan dan Perikanan No. 23 Tahun 2016.

Bupati Bangka Barat, Markus SH, dalam rapat tersebut menyebut, terkait penghapusan beberapa zona pertambangan yang disebut dalam poin rekomendasi terlebih dahulu harus konsultasi dengan PT Timah Tbk.

"Kita mesti tanya dulu ke PT Timah sebagai pemilik IUP, mau dihapus tidak kalo mau ya terimakasih sekali," imbuh Markus.

Sementara Ketua Pansus RZWP3K DPRD Babel, Adet Mastur, berjanji akan berkonsultasi dengan Kementrian ESDM terkait IUP yang ada di Babel.

"Akan kita konsultasikan dengan ESDM, apakah PT Timah mau menghapus IUP nya atau tidak," katanya singkat.

Adet meminta agar semua pemangku kepentingan yang terlibat dan pembuatan Raperda RZWP3K ini untuk satu suara sebelum melangkah ke pusat.

"Raperda ini harus disinkronkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, itulah mengapa kita undang pihak terkait hadir dalam pembahasan ini. Ayo sama-sama sepakat dan jangan saling menyalahkan. Raperda ini untukmenata sektor-sektor baik sektor pariwisata, sektor kelautan dan pertambangan," pungkas Adet Mastur.[Stf]


Komentar Pembaca
RIAU TOLAK RELAWAN DARI JAKARTA, ANIES MENJAWAB ELEGAN
Jangan Karena Cari Keuntungan Label Halal Dihapus

Jangan Karena Cari Keuntungan Label Halal Dihapus

RABU, 18 SEPTEMBER 2019 , 12:31:48

Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 08:22:15