11 ASN Bangka Dipecat Dipersilahkan Tempuh Jalur Hukum

Daerah  SELASA, 09 JULI 2019 , 20:42:00 WIB

11 ASN Bangka Dipecat Dipersilahkan Tempuh Jalur Hukum

Ilustrasi ASN/Net

RMOLBabel.Sebanyak 11 orang ASN lingkungan Pemkab Bangka yang pernah tersandung kasus tindak pidana korupsi dipecat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Pemkab Bangka.
Atas pemecatan tersebut, 11 orang PNS yang dimaksud sempat mendatang gedung DPRD Bangka guna meminta keadilan.

Karena menurut mereka, pemecatan yang dilakukan Pemkab Bangka dilakukan sepihak mengingat kasus yang menjerat mereka sebelum peraturan perundang undangan direvisi.

Bupati Bangka, Mulkan saat dikonfirmasi hal tersebut mengatakan, PTDH yang dilakukan kepada 11 PNS sudah sesuai mekanisme yang ada dan sudah berdasarkan keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan Pengadilan dan sanksi pemberhentian.

Dia menambahkan, hal tersebut juga berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak sembarangan. Untuk itu, kata Mulkan, PNS yang kurang berkenan atas keputusan itu dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum.

"Kita tidak mengada-ada. Kami berpijak pada aturan hukum. Bupati sifatnya merespon dari rujukan dan dari turunan aturan,''katanya.

Karena menurut Mulkan, terkait pemecatan PNS yang tersandung kasus korupsi ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Bangka, akan tetapi juga terjadi diseluruh daerah yang ada di Indonesia.

"Silahkan mereka menempuh jalur hukum lebih tinggi ke MK (Mahkamah Konstitusi) ke PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara). Itu kan hak mereka. Kita beri ruang kepada mereka menuntut hak mereka kami hanya merujuk dari BKN,''katanya.

Selain itu, Mulkan kembali menekankan mengenai adanya perdebatan yang mempermasalahkan aturan undang undang yang tidak boleh berlaku surut, dinyatakannya, Bupati hanya meneruskan perintah Pemerintah Pusat.

"Bukan berlaku surut,itu perintah Pemerintah pusat. Silahkan mereka sampaikan ke jalur hukum. Nanti kan ada uji materi, yang bisa memutuskan perkaranya di lembaga peradilan,"katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, Baharita mengaku, pemerintah daerah ini hanya melaksanakan aturan yang ada terkait 11 pemecatan 11 orang PNS yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Untuk itu, berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara, pemecatan itu harus dilakukan kepada PNS yang terjerat kasus korupsi sesuai perintah yang ada.

Bahkan kata Baharita, jika Kepala Daerah ini tidak melakukannya, maka Menteri Dalam Negeri akan memberikan sanksi atau teguran kepada Kepala Daerah atau Bupati lantaran belum mengambil sikap berupa pemecatan terhadap PNS yang tersandung kasus tipikor.[Lio]

Komentar Pembaca
Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 08:22:15

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37