60 Paket Proyek Pemprov Babell Senilai Rp243 Miliar

Daerah  SELASA, 19 FEBRUARI 2019 , 08:43:00 WIB

60 Paket Proyek Pemprov Babell Senilai Rp243 Miliar

Foto/IST

RMOLBabel. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan penandatanganan kontrak paket kegiatan tahun anggaran 2019 senilai Rp178 miliar.
Penandatanganan dengan sejumlah kontraktor itu secara simbolis disaksikan langsung oleh Gubernur Erzaldi Rosman dan Kajati Babel Adityawarman di Swiss-Bel Hotel Pangkalpinang, Senin (18/2).

Dalam laporannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Babel Noviar Ishak menjelaskan, penandatanganan kontrak ini untuk 24 paket kegiatan, sedangkan untuk  total kegiatan yang akan dilelang pada tahun 2019 sebanyak 60 kegiatan dengan nilai anggaran Rp243 miliar.

"Yang sudah di kontrak 24 paket hari ini ditandatangani. Ini totalnya 40 persen dari total kegiatan yang akan kita laksanakan sebanyak 60 paket tahun ini," ungkap Noviar. Pihaknya menargetkan, lelang ini pada Maret mencapai 70 persen. Sedangkan untuk Tata Ruang baru akan kontrak April. "Kami yakin Oktober seluruh pekerjaan dapat terselesaikan," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Babel Erzaldi Rosman mengatakan, pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pemprov Babel tahun ini berjalan dengan lancar. Bahkan lelang dengan penunjukan langsung pun telah dilakukan melalui sistem tidak seperti tahun sebelumnya yang masih manual, sesuai dengan anjuran dari Kopsurgah KPK.

Sistem tersebut, dikatakan Gubernur, memperkecil tindakan yang tidak diinginkan terhadap pelaksanaan lelang. "Kegiatan seluruh proyek pembangunan provinsi Babel didampingi dan dikawal oleh Inspektorat Babel, Kantor Perwakilan BPKP Babel dan TP4D Kejati Babel, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga kegiatan ini bisa Clean and Clear," ujar Gubernur.

Setiap Proyek Pembangunan itu juga, diharapkan Gubernur, untuk mengacu pada 4 T yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Guna. Gubernur mengapresiasi semua pihak pada kegiatan ini, dalam rangka mendeteksi dini hal-hal yang berkenaan dengan penyimpangan yang tidak terniatkan dalam hati, sehingga tidak terjadi.

Sementara, Kajati Babel Aditya Warman menegaskan, TP4D bukan sebagai tempat berlindung untuk perbuatan yang menyimpang, tetapi dibentuk untuk tujuan Kesejahteraan Masyarakat. "TP4D tidak akan memberikan celah bagi siapapun untuk melakukan kegiatan yang menyimpang dari aturan dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan," terang Kajati. [ana]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09