Perlu Ada Pengaturan Soal Prostitusi

Mumpung RUU KUHP Belum Rampung

Hukum  SELASA, 19 FEBRUARI 2019 , 19:01:00 WIB

Perlu Ada Pengaturan Soal Prostitusi

Nasir Djamil/Net

RMOLBabel. Banyak masukan yang diperoleh Komisi III DPR saat kunjungan kerja ke Jawa Timur, khususnya soal praktik prostitusi online yang diduga melibatkan artis VA dan para mucikari.
Salah satu yang menarik dari penuturan Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan bahwa pelaku prostitusi beberapa diantaranya adalah artis dan membuka praktik prostitusi karena gaya hidup.

"Bahkan ada dua tiga orang artis dan bergelar putri Indonesia," kata Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil pada forum legislasi bertema "Akankah soal Prostitusi Masuk RUU KUHP Seperti Keinginan Polisi" di Media Center DPR, Jakarta, Selasa (19/2).

Pembicara lainnya, Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati dan pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar.

Komisi III DPR melakukan kunker ke Polda Jatim untuk mencari masukan terkait pengaturan soal kesusilaan.

Bahkan, dari masukan yang diperoleh mereka membuka praktik prostitusi untuk membayar cicilan mobil, rumah, perawatan untuk kecantikan dan sebagainya.

Namun terkait tarif boking mereka, Nasir Djamil mengatakan kalau tarif tidak seperti yang diberitakan media sebesar Rp 80 juta.

"Walaupun ada juga seorang artis menurut Kapolda minta bersihnya itu 150 juta, terserah mucikari mau ambil berapa dari orang itu, begitulah penuturan dari Kapolda," ujarnya.

Nah terkait aturan kesusilaan menurut politisi PKS ini, seperti yang diinginkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawangsa yang disampaikan ke Kapolda Jatim, berkeinginan agar orang yang menikmati atau pengguna harus juga ditangkap.

Namun diakui belum ada aturan yang mengatur soal itu. Makanya para pelaku penikmat prostitusi selama ini tenang-tenang saja.

"Kapolda menginginkan ada pengaturan soal ini, karena ini menyangkut dengan soal-soal kesusilaan, menyangkut dengan keyakinan dan norma-norma yang hidup di tengah masyaraka, jadi harus ada upaya supaya, bagaimana ini bisa diselesaikan secara hukum," ujarnya.

Nasir Djamil sendiri menyatakan persetujuannya.

"Karena itu memang harus ada ya pengaturan dan mungkin karena ini mumpung belum selesai RUU KUHP-nya perlu  ada pengaturan yang soal protitusi ini, baik pelakunya, pelanggannya apalagi mucikarinya," katanya. [rus]

Komentar Pembaca