Zumi Zola Divonis 6 Tahun Penjara

Terbukti Suap 53 Anggota DPRD

Hukum  KAMIS, 06 DESEMBER 2018 , 15:11:00 WIB

Zumi Zola  Divonis 6 Tahun Penjara

Zumi Zola/Ist

RMOLBabel. Gubernur (nonaktif) Jambi, Zumi Zola menyatakan pasrah menerima atau tidak melakukan upaya banding terhadap putusan hakim Pengadilan Tipikora Jakarta.
Zumi menerima vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta atas kasus pemberian suap kepada anggota DPRD Jambi terkait pengesahan R-APBD Jambi 2018.

Mantan aktor layar kaca itu juga menerima hukuman tambahan berupa tidak boleh dipilih untuk jabatan publik selama 5 tahun sejak pidana utama selesai dijalani.

"Setelah berkonsultasi dengan tim penasehat hukum, saya menyatakan menerima (putusan)," ujar Zumi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (6/12).

Vonis Zumi Zola ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yaitu 8 tahun kurungan dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara.

Sebelumnya, Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Yanto menyebut Zumi secara sah terbukti memberikan suap kepada 53 anggota DPRD Jambi.

"Uang itu diminta anggota DPRD Jambi berdasarkan keterangan Dodi Irawan (Kepala Dinas PUPR Jambi) pada terdakwa," ujar Yanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/11).

Yanto menyebutkan bahwa besaran uang suap dari Zumi kepada para anggota dewan itu sudah ditentukan nominalnya berdasarkan jabatan.

Rinciannya adalah anggota DPRD masing-masing Rp 200 juta, anggota Banggar masing-masing Rp 250 juta dan anggota Komisi III DPRD masing-masing Rp 375 juta. "Serta pimpinan DPRD minta jatah fee proyek di Dinas PUPR," jelasnya.

Zumi sebelumnya menjadi terdakwa dalam kasus suap Rancangan APBD Jambi 2018. KPK menduga Zumi bersama anak buahnya mengumpulkan uang untuk diberikan ke anggota DPRD Jambi terkait pengesahan Rancangan APBD 2018 yang totalnya mencapai Rp 6 miliar.

Dia diduga mengumpulkan uang dari para kontraktor terkait sejumlah proyek di Jambi yang kemudian diberikan ke anggota DPRD Jambi demi memuluskan pengesahan RAPBD 2018. Zumi Zola telah dijerat dengan Pasal 12B UU 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [rus]


Komentar Pembaca
Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 13:00:00

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

SELASA, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017