Kontribusi Sawit Besar, Sayang Petaninya Kesulitan

Ekbis  SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 09:09:00 WIB

Kontribusi Sawit Besar, Sayang Petaninya Kesulitan

Foto/Net

RMOLBabel. Para petani kelapa sawit bakal menggelar rembuk nasional di Jakarta, besok. Ratusan utusan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) datang dari 20 kabupaten yang tersebar di 14 provinsi. Mereka membahas nasib petani sawit yang terus mengalami kesulitan.
Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menyampaikan, rembuk ini menekankan persoalan para petani kelapa sawit yang harus dicarikan solusinya. "Selama ini, peran dan konstribusi petani sawit sangat besar bagi bangsa dan negara. Namun hampir setiap tahun petani sawit mengalami kesulitan," tuturnya, di Jakarta, kemarin dilansir dari RMOL.co.

Dalam catatan SPKS, ungkap Darto, petani sawit mandiri atau swadaya, berkontribusi besar dalam produksi minyak sawit nasional. Dari total luasan perke­bunan kelapa nasional sekitar 14,3 juta hektare, sebanyak 43% atau sekitar 6,1 juta hek­tare dikelola oleh petani sawit plasma (mitra perusahaan) dan petani sawit swadaya.

Dari total luasan perkebu­nan kelapa sawit yang dikelola petani tersebut, SPKS mencatat, 75% atau sejumlah 4,29 juta hektare dikelola petani sawit swadaya. Dengan total produksi crude palm oil (CPO) atau min­yak sawit mentah mencapai 15 juta ton per tahun.

Meski berperan penting da­lam perekonomian Tanah Air, lanjut Darto, namun kehadiran petani swadaya ini belum tertata dengan baik dalam perkebunan kelapa sawit nasional.

"Petani sawit swadaya kerap menghadapi banyak persoalan.Seperti kesulitan menjual Tandan Buah Segar (TBS). Harga jual TBS petani sawit swadaya pun kerap dihargai rendah," ungkapnya.

Selain itu, petani sawit juga dihadapkan pada belum ban­yaknya petani yang memiliki legalitas. Juga kurangnya pen­dampingan dari pemerintah terkait budidaya kelapa sawit. Hingga kesulitan mengakses dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP-Sawit).

Sebelumnya, pada 19 September 2018, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Nomor 8 Tahun 2018. Isinya, tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan ke­lapa sawit. Serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Para petani sawit pun berke­mauan mengulas semua perso­alan dan bagaimana realisasi serta tindaklanjut instruksi presi­den tersebut bagi petani. Karena itu, lanjut Darto, persoalan-per­soalan serta regulasi mengenai sawit, juga akan dibahas di rem­bug nasional petani sawit itu.

Dia berharap, dari pertemuan itu akan mampu membantu, memberi arahan dan panduan yang jelas dalam kebijakan moratorium sawit. Sesuai arahan dan instruksi presiden. Rembug nasional ini juga didukungKantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Rembug juga akan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, industri, dan lembaga lainnya. Seperti Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas, Bupati Kabupaten Sintang, Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Perwakilan Dinas Perkebunan Kabupaten dan perwakilan perusahan.

"Semua pihak itu kita undang. Supaya jelas dan terang langkah dan kebijakan yang akan dilaku­kan bagi petani sawit ke depan," ujarnya.[rmb]

Komentar Pembaca
Jangan Karena Cari Keuntungan Label Halal Dihapus

Jangan Karena Cari Keuntungan Label Halal Dihapus

RABU, 18 SEPTEMBER 2019 , 12:31:48

Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 08:22:15

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11