IMM Babel : Pemerintah Dustakan Aturan Undang-undang

Soal Pelantikan Plt Gubernur Jabar M Iriawan

Daerah  RABU, 20 JUNI 2018 , 13:05:00 WIB

IMM Babel : Pemerintah Dustakan Aturan Undang-undang

Foto/Net

RMOLBabel. DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bangka Belitung (Babel) turut menyikapi pelantikan Komjen Pol Muhammad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat (Jabar).
Menurut Ketua DPD IMM Babel bidang Hikmah Immawan Hardianda, berdasarkan pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, menyebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

"Jika kita merunut pada pelantikan perwira tinggi Polri aktif yaitu Komjen Pol Muhammad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar, maka dapat kita simpulkan bahwa pemerintah Republik Indonesia mendustakan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hardianda lewat keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita RMOLBabel, Rabu (20/6).

Pihaknya juga menekankan, untuk diketahui dan disadari bahwa Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri dan lain-lain tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang hierarkinya lebih tinggi berdasarkan asas Lex Superiore Derogat Lex Infiriore.

"Singkat saja menurut hemat kami, pelantikan M Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pemerintah boleh menentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?" tegasnya.

Tuntutan IMM Babel :

1. Agar Presiden Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan RI tidak membuat kebijakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku beserta Asas-asasnya

2. Cabut Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti diluar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

3. Agar Ombudsman RI mengusut tuntas kebijakan Mendagri yang terindikasi Maladministrasi

4. Agar Pemerintah Pusat tidak lagi menyalahi Aturan Hukum atau tidak lagi bertentangan dengan Hukum Positif Republik Indonesia dalam mengambil kebijakan;

5. Agar Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla segera menuntaskan Nawacita Jokowi-JK sebelum Pilpres 2019. [ana]

Komentar Pembaca