Terkait Interpelasi, MPW PP Babel Keluarkan Sikap

Daerah  SENIN, 16 APRIL 2018 , 10:42:00 WIB

Terkait Interpelasi, MPW PP Babel Keluarkan Sikap

DPW PP Babel

RMOL. Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Bangka Belitung (Babel) mengeluarkan pernyataan sikap terkait Interpelasi terhadap Gubernur Babel Erzaldi Roesman.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua MPW PP Babel, Ansyori AR di sekretarian MPW PP Babel, Jalan Masjid Jamik No.18, Rangkui, Kota Pangkalpinang, Minggu (15/4). Dirinya mengungkapkan pernyataan sikap ini dikeluarkan terkait dengan surat Nomor 014.E1/MPW-PP/Babel/IV/2018, perihal "Mediasi Terkait Interpelasi" tanggal 9 April 2018, yang tidak direspon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Babel.

Menurut Ansyori, hak Interpelasi merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Namun demikian, pihaknya mendesak DPRD Babel untuk memberikan batasan terkait kata penting, strategis, dan berdampak luas yang merupakan konsep abstrakta yang menjadi syarat utama untuk digunakan hak interpelasi.

"Kita minta DPRD Babel untuk menjelaskan terkait dengan hak interpelasi kepada Gubernur Babel. Jika tidak mampu menjelaskan artinya DPRD telah mengangkangi UU yang dapat dipastikan pihak DPRD tidak mampu menunjukkan fakta dan buktinya," kata Ansyori melalui konferensi pers.

Ketua MPW PP Babel ini memberikan apresiasi terhadap pernyataan ketua DPRD Babel, pada media Bangkapos beberapa waktu yang lalu yang menyatakan bahwa hak interpelasi digunakan untuk mempertanyakan kebijakan Gubernur yang dinilai bermasalah dan melanggar aturan.

"Jika Gubernur sudah menjawab dengan baik ya sudah, clear pemasalahannya. Pernyataan ini yang kami garis bawahi," tegasnya.

Kemudian Ansyori menyayangkan sikap DPRD Babel yang mengabaikan testimoni pakar seperti Syamsul Hadi (Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung) serta mengabaikan pandangan sejumlah fraksi yang menolak hak interpelasi tersebut digunakan.

Selain itu, pihaknya juga menyayangkan sikap Wakil Ketua DPRD Babel, Dedy Yulianto terkait dengan penyataan Dedy pada media Babelpos edisi Jumat 13 April 2018 dengan judul "DPRD Dukung IPR" dengan anak judul Dedy: Diinterpelasi Karena Ada Kesalahan Prosedur.

Terlaksana atau tidaknya hak interpelasi DPRD Babel terhadap Gubernur Babel, Ansyori berharap dapat diselesaikan dengan bijak dan elegan serta tidak merugikan masyarakat banyak.

"Kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik dan elegan, sehingga tidak mengganggu stabilitas dimasyarakat serta tidak kontra produktif terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Karena ini merupakan harga mati bagi MPW Pemuda Pancasila Babel," pungkasnya. [ana]


Komentar Pembaca