Erzaldi Terancam Dimakzulkan, Gerindra Lobi Sejumlah Fraksi Di DPRD Babel

Politik  SELASA, 27 MARET 2018 , 16:05:00 WIB

Erzaldi Terancam Dimakzulkan, Gerindra Lobi Sejumlah Fraksi Di DPRD Babel

Ferdiyansyah/IST

RMOL.Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tidak tinggal diam dengan wacana pemakzulan Gubernur Erzaldi Rosman.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Babel, Ferdiyansyah, Selasa (27/3). Menurut Ferdi,sudah ada langkah terkait persoalan tersebut dilakukan pihaknya. "Selanjutnya akan ada lobi politik ke fraksi lain terkait masalah ini," ujarnya.

Oleh sebab itu Ia berharap DPRD siap menerima perubahan-perubahan yang telah dilakukan Gubernur Erzaldi melalui program kerjanya. Ia menyebutkan, banyak program-program Gubernur yang dapat mengubah daerah menjadi lebih maju. Sejumlah program tersebut hendaknya mendapatkan dukungan dari semua pihak.

"DPRD belum bisa menilai kinerja Gubernur gagal. Karena Gubernur belum satu tahun menjabat. Banyak hal-hal yang harus diperbaiki melalui program-program yang dibuat Gubernur,"ujar Ferdiyan.

Ia menyebutkan, sejumlah program tersebut mengubah sistem pemerintahan lama yang sudah tidak sesuai dengan peraturan sekarang. Sedangkan mengenai masalah rasionalisasai APBD, dikarenakan APBD masih bergantung dari dana transfer pusat.

"Akibat berkurangnya dana transfer tersebut,maka APBD harus dirasionalisasikan. Untuk persoalan pungutan di sekolah menengah atas, sesuai Permendikbud No. 60 tahun 2011 dan Permendikbud No. 44 tahun 2012, pemerintah diberi izin memungut dana sekolah jika dirasa dana penyelenggaraan pendidikan masih kurang.Kecuali untuk anak tidak mampu memang wajib kita gratiskan. Hal ini sudah dilaksanakan di Pemprov Jabar. Jadi ada sistem subsidi silang antara siswa yang mampu membantu siswa kurang mampu. Artinya ada azas gotong-royong,"jelasnya.

Lebih lanjut Ia menambahkan, program kerjanya tersebut banyak mengubah sistem lama yang sudah tidak sesuai dengan peraturan terbaru."Contohnya kebijakan non tunai telah diterapkan sekarang. Peraturan menteri terkait masalah non tunai ini sudah ada, dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan di Indonesia,"tandasnya.[ahd]


Komentar Pembaca
Kedok #2019GantiPresiden Terbongkar

Kedok #2019GantiPresiden Terbongkar

JUM'AT, 21 SEPTEMBER 2018 , 15:00:00

Grup Tari Saman Tuna Netra Pecahkan Rekor MURI

Grup Tari Saman Tuna Netra Pecahkan Rekor MURI

KAMIS, 20 SEPTEMBER 2018 , 21:00:00

Koalisi Jokowi Mulai Pecah

Koalisi Jokowi Mulai Pecah

KAMIS, 20 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00