Jika Ini Bentuk Intervensi Gubernur, Kami Menolak!

DPRD Pangkalpinang Sikapi Rumor Penataan ATM

Daerah  SELASA, 13 MARET 2018 , 15:21:00 WIB

Jika Ini Bentuk Intervensi Gubernur, <i>Kami Menolak! </i>

Rio Setiady/Net

RMOL. DPRD Pangkalpinang turut menyikapi rumor penataan Alun-alun Taman Merdeka oleh Gubernur Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman, dengan memindahkan pedagang ke lokasi lain yaitu di jalan belakang Hotel Sabrina atau dengan kata lain ATM bebas dari pedagang kaki lima (PKL).
Hanya saja, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pangkalpinang Rio Setiady berharap agar seluruh pihak, termasuk Gubernur Babel dapat menghargai proses yang berjalan di internal Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, baik eksekutif maupun legislatif.

"Kami mengapresiasi keinginan baik pak gubernur, kami anggap ini sebagai masukan yang positif. Tapi kami menolak jika itu adalah bentuk intervensi kepada kami di Pemkot Pangkalpinang," kata Rio lewat keterangan tertulis ke Redaksi Kantor Berita RMOLBabel, Selasa (13/3).

Sekiranya, menurut Rio, masih banyak tugas-tugas yang lebih baik diprioritaskan oleh Gubernur Babel, salah satunya adalah rencana pembangunan tampat pembuangan akhir (TPA) regional antara Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah (Bateng).

"Justru ini yang lebih mendesak untuk menjadi perhatian gubernur, karena kewenangannya adalah provinsi," tukasnya. Politisi PKS ini juga meyakini, sebagai kepala daerah yang telah berpengalaman di legislatif dan eksekutif, Erzaldi mengetahui prosedur dan aturan yang ada.

Rio juga menerangkan, bahwa terkait regulasi di ATM selama ini memang ada dua peraturan daerah (perda) yang mengaturnya yaitu ruang tata hijau (RTH) kota dan ada perda retribusi pemakaian ATM.

"Di zaman pak Zulkarnain Karim kawasan ATM pernah ditertibkan oleh Satpol PP, namun seiring berjalannya waktu para pedagang pun menjamur lantaran berdagang di ATM dianggap lebih prospektif hingga hari ini," tuturnya.

Rio juga mengaku sudah berdialog dengan para pedagang di seputaran ATM, dan mereka merasa keberatan dengan usulan tersebut.

"Kondisi ekonomi tak menentu seperti saat ini semakin menyulitkan mereka jika harus direlokasi. Seharusnya hal ini yang menjadi perhatian pemrintah daerah kota maupun provinsi. Mereka ingin berdagang mencari nafkah halal ini harus diapresiasi oleh pemerintah daerah, jangan malah mempersulit para pedagang ini," jelasnya.

Terkait ada dua perda yang tampak bertolak belakang, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Pangkalpinang itu melanjutkan, bahwa hal ini sudah menjadi agenda pembahasan di DPRD Pangkalpinang. Dalam waktu dekat akan menjadi pembahasan untuk diputuskan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Pangkalpinang.

"Pada prinsipnya DPRD tidak akan menghalangi usaha masyarakat dalam mencari nafkah halal di manapun di seputaran Pangkalpinang, tentunya dengan tetap berpatokan sesuai dengan regulasi yang ada. Kita tak punya tambang maka sektor jasa dan perdagangan inilah yang harusnya disupport penuh, bukannya dimatikan atau direlokasi ke tempat yang kurang prospektif," demikian Rio. [ina]

Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

JUM'AT, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

SELASA, 19 JUNI 2018 , 11:00:00

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

SENIN, 18 JUNI 2018 , 09:00:00

Rizal Ramli Dan Gerakan #2019GantiPresiden

Rizal Ramli Dan Gerakan #2019GantiPresiden

MINGGU, 29 APRIL 2018 , 22:04:00

Ongkos Haji Naik 0,99 Persen

Ongkos Haji Naik 0,99 Persen

KAMIS, 15 MARET 2018 , 18:11:00