Tata Kelola Keuangan Lebih Baik, BPJS Tenaga Kerja Gandeng KPK

Sosial  JUM'AT, 23 FEBRUARI 2018 , 10:06:00 WIB

Tata Kelola Keuangan Lebih Baik, BPJS Tenaga Kerja Gandeng KPK

ILustrasi/Net

RMOL. Upaya melakukan tata kelola keuangan yang lebih baik serta melakukan efisiensi di bidang investasi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, saat ini pihaknya mengelola dana jumbo yang mencapai Rp 320 triliun. Dana tersebut berasal dari sekitar 45 juta peserta terdaftar di mana 26 juta di antaranya merupakan peserta aktif.

Melihat hal itu, pihaknya membutuhkan pengawalan serius agar bisa mengelola dana tersebut dengan bersih, akuntabel, dan kredibel. Karena itu, pihaknya menggandeng KPK supaya bisa berkerja dengan tenang dan sesuai dengan ketentuan yang ada,"Jadi tidak ada keragu-raguan bagi direksi untuk melaksanakan tugas di BPJS Ketenagakerjaan," ujar Agus.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, berdasarkan laporan dari direksi BPJS, sejumlah pihak merasa terganggu dengan upaya efisiensi yang dilakukan manajemen dalam hal investasi. Padahal, efisiensi yang diperoleh dari hasil konsultasi dengan lembaga sekuritas maupun manajer investasi tersebut bisa menghemat biaya transaksi hingga Rp 300 miliar.

"Tidak semua orang bahagia dengan keputusan ini. Kita, tentu saja bahagia karena akan semakin besar keuntungan atau surplus BPJS Ketenagakerjaan tetapi banyak pihak yang tidak bahagia," ujar Pahala.

KPK, kata dia, sedang mencari tahu pihak mana saja yang tidak bahagia dengan keputusan efisiensi tersebut. Selain itu, KPK juga akan menyusun langkah bagi manajemen dalam menghadapi gangguan atau intervensi dari berbagai pihak, baik dari internal maupun eksternal.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menduga, ada pihak baik eksternal dan internal yang tidak bahagia atas keberhasilan BPJS melakukan efisiensi. Padahal, direksi sudah berhasil menurunkan fee investasi terutama di sektor sekuritas dari 0,20 persen ke 0,12.

"Dugaan saya ada orang dalam (BPJS) yang sering bermain dengan pihak sekuritas. Kan akhirnya mereka kesal. Ini direksinya bagus berani melawan akhirnya bisa efisien dalam pengelolaan investasi," katanya.

Karena itu, Timboel meminta, agar KPK berani menyelidiki hal tersebut agar kinerja BPJS Ketenagakerjaan tetap optimal. "Ada oknum yang kami curigai bermain dengan pihak sekuritas. Karena, ada yang tidak sesuai dengan aturan dalam bekerja," jelasnya.



Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

JUM'AT, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

SELASA, 19 JUNI 2018 , 11:00:00

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

SENIN, 18 JUNI 2018 , 09:00:00

Rizal Ramli Dan Gerakan #2019GantiPresiden

Rizal Ramli Dan Gerakan #2019GantiPresiden

MINGGU, 29 APRIL 2018 , 22:04:00

Ongkos Haji Naik 0,99 Persen

Ongkos Haji Naik 0,99 Persen

KAMIS, 15 MARET 2018 , 18:11:00