Proses Pemilihan Wabup Bateng Selalu Deadlock

AKHIRI LUCU-LUCUAN INI!

Politik  SELASA, 13 FEBRUARI 2018 , 09:56:00 WIB

AKHIRI LUCU-LUCUAN INI!
Oleh : Ibrahim
POLEMIK pengisian wakil bupati adalah manifestasi terbuka atas kekuasaan sebagai tahta. Kekuasaan diperebutkan, diamankan, dan dikooptasi. Pertanyaan mendasarnya: mengapa saat pengusungan duet pasangan sebelum pencalonan mereka bisa solid, lalu ketika berbagi sebagian kecilnya di sisa masa jabatan sebagai bonus usungan mereka tidak bisa solid?.

Bagi saya, ini sederhana : mereka menang, lalu dapat bonus lagi setelah mendapatkan kemenangan hadiah utama, maka jadilah bonus ini seharusnya tidak perlu diperebutkan mati-matian karena toh pertandingan telah usai.
Analogi yang sederhana ini sebenarnya menunjukkan bahwa proses pengisian ini terlalu diposisikan lebay. Urusannya simpel, bupati menegosiasikan berbagai kepentingan secara elegan ke semua pihak.
Dalam hal ini, kepala daerah memang menjadi penunggu hasil kesepakatan koalisi parpol, namun sepertinya sekaligus terlibat dalam arus utama. Ini yang rumit. Kepala daerah  memang idealnya tinggal menanti kesepakatan koalisi.

Tapi kita sama-sama tahu bahwa parpol yang diketuai sendiri oleh kepala daerah mengusung nama sendiri sehingga nama yang masuk pun akhirnya lebih dari 2 sebagaimana dipersyaratkan. Secara konstitusional tentu hal ini tidak masalah karena tidak ada ketentuan jika bupatinya dari partai yang sama dengan calon wakilnya tidak diperbolehkan. Namun secara etis jelas ini saya kira kurang patut. Jika bupatinya sudah dari partai yang bersangkutan, maka wakilnya sebaiknya dari partai lain.

Legowo menjadi prinsipnya saya kira. Ini yang fair. Namun deadlock ini kan terjadi sebagai akibat bahwa ada 1 partai memasukkan 1 nama, ketika 5 partai lainnya justru sudah bulat ke 2 nama. Jelas situasi ini menunjukkan bahwa ada upaya merumitkan situasi sehingga terus deadlock.
Menurut saya, ada komunikasi yang tidak dibangun secara seimbang. Dugaan saya, tidak terbangun komunikasi secara utuh ke semua parpol pengusung.
Lalu apa warga dirugikan? Secara langsung maupun tidak langsung iya. Secara langsung bahwa masyarakat kehilangan hak konstitusionalnya karena saat Pilkada para pemilih menunjuk duet, bukan 1 orang.

Artinya, ketika terjadi kekosongan harus segera diisi. Secara tidak langsung, tentu saja berkaitan dengan tugas utama wakil bupati yang selama ini kosong tidak terpenuhi. Jika alibinya adalah bahwa semua masih bisa di-handle tanpa wakil bupati, jika demikian pertanyaannya apakah tugas bupati dan wakil bupati sama? Jika sama, sekalian saja usulkan agar saat Pilkada, masyarakat cukup disodorkan nama bupati saja, tanpa wakil.

Saya melihat bahwa tidak ada alasan darurat yang membuat kondisi ini harus bertahan tanpa wakil. Situasi stabil untuk menyegerakan pengisian. Parpol pengusung, atau apapun nama kepentingannya, harusnya menghentikan drama politik ini. Lucu-lucuan ini harus diakhiri dengan segera menuntaskan tugas mereka menghasilkan 2 nama. Selanjutnya biarlah wakil rakyat di legislatif yang menentukannya.

Bagi saya dan mungkin semua, ini bukan soal nama dan partai apa, tapi ada kebutuhan untuk menyamakan kepentingan dalam hal ini. Prinsipnya, kita berharap bupati dan parpol pengusung dapat segera menuntaskan 2 nama ini supaya jangan yang terkesan tidak normatif akhirnya menjadi sangat politis dan dramatis.

Saya sangat percaya bahwa para pihak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan polemik ini. Tinggal siapa menurunkan hasrat dan apa yang harus dikedepankan. Silat lidah soal aturan internal dan dramatisasi di media hanya akan menjatuhkan marwah kepala daerah dan parpol pengusung. Soal bagaimana teknisnya silahkan mereka putuskan, tapi soal bahwa pengisian ini menjadi kepentingan bersama, ini yang terpenting. Semoga semua elegan menuntaskan hal ini.[***]

*
Penulis adalah Dosen Ilmu Politik UBB

Komentar Pembaca
TGPF Novel Tergantung Jokowi

TGPF Novel Tergantung Jokowi

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018 , 17:00:00

Nongkrong Politik, Semua Bisa Bicara

Nongkrong Politik, Semua Bisa Bicara

RABU, 21 FEBRUARI 2018 , 10:00:00

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

SELASA, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Buka IMT-GT Join Business Council Meeting 2017

Buka IMT-GT Join Business Council Meeting 2017

RABU, 27 SEPTEMBER 2017 , 09:16:00

Target Tiga Besar

Target Tiga Besar

SENIN, 25 SEPTEMBER 2017 , 20:29:00

Takbir, Pasangan Mulya Daftar Ke KPU Bangka

Takbir, Pasangan Mulya Daftar Ke KPU Bangka

RABU, 09 JANUARI 2008 , 15:37:00