Polemik Holding BUMN, GP Ansor Sesuai 5 Prinsip NU Yang Digariskan Hasyim Asy'ari

Nusantara  RABU, 07 FEBRUARI 2018 , 09:33:00 WIB

Polemik Holding BUMN, GP Ansor Sesuai 5 Prinsip NU Yang Digariskan Hasyim Asy'ari

Ilustrasi/Net

RMOL. Gerakan Pemuda (GP) Ansor dengan berpegang teguh pada prinsip tawasuth - moderat, tidak berada pada sikap menolak holding BUMN, namun lebih menginginkan agar restrukturisasi ini disikapi dan diputuskan secara tepat, sesuai dengan konstitusi negara.
Dalam artian, restrukturisasi yang menempatkan BUMN bukan sekedar badan usaha tapi representasinya dari penguasaan negara yang harus menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; dan juga sesuai dengan tren perkembangan zaman yang menghendaki BUMN semakin memiliki kompetensi, daya saing, efisiensi dan kelincahan dalam bergerak.

Hal ini dinyatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas secara tertulis menanggapi polemik rencana pembentukan holding BUMN.

GP Ansor, lanjut Yaqut, juga memandang BUMN dalam perspektif tawazun, seimbang dalam hal penguatan penguasaan negara dalam sektor strategis melalui BUMN dan penciptaan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Tangan negara harus kuat di BUMN, dan BUMN itu sendiri juga semakin kuat dan jadi juara tidak hanya di skala nasional, tapi juga dunia internasional," tegasnya.

Menurut Yaqut, GP Ansor dalam setiap gerak dan langkah mengikuti prinsip i’tidal - adil, tegak lurus dan tidak memihak kecuali pada yang benar, begitu pula dalam menyikapi holding BUMN.

Lugasnya, kata dia, GP Ansor menolak keras modifikasi hukum dan mengabaikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU BUMN, UU Keuangan Negara dan terutama pada Konstitusi UUD 1945, dalam rangka memuluskan suatu kepentingan yang berdampak pada timbulnya keragu-raguan dan multi-interpretasi serta bias tafsir atas penguasaan negara di dalam sektor strategis nasional sekaligus menghambat BUMN agar bisa berkelas dunia, profesional dan transparan untuk memakmurkan rakyat sebesar-besarnya.

"Kami juga menolak keras pengelolaan dengan konsep inbreng dan skema yang menimbulkan keraguan dan melemahkan penguasaan negara," ujarnya.

Namun sebaliknya, terang Yaqut, GP Ansor mendukung pengelolaan sektor migas oleh BUMN dengan penyertaan negara secara langsung. Termasuk, upaya hilirisasi tambang dan pembangunan profesionalisme dan transparansi dari holding BUMN tambang, khususnya dalam rangka alih penguasaan PT. Freeport Indonesia.

"GP Ansor juga melihat persoalan restrukturisasi BUMN dengan kacamata tasamuh, menghargai perbedaan dan kekhasan yang dimiliki oleh setiap BUMN, khususnya di bidang-bidang yang khusus dan terutama yang memiliki kesejarahan yang sama tuanya dengan Republik ini," paparnya.

Ia mengingatkan pemerintah, khususnya presiden, agar hati-hati dan jeli dalam menyikapi dan memutuskan terkait polemik holding BUMN.

"Sekali lagi, sikap GP Ansor ini didasari pada semangat #KitaIniSama yang ingin dan mendambakan agar BUMN yang dikuasai kuat oleh negara dan juga bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat sekaligus dapat dibanggakan jadi juara di bidangnya, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional," kata Yaqut memaparkan lima prinsip Nahdlatul Ulama yang digariskan Hadratusy Syeikh Hasyim Asy’ari 92 tahun lalu sebagai dasar GP Anshor. [nes]

Komentar Pembaca