Bupati Bangka Evaluasi Keberadaan UPTD

Daerah  RABU, 13 SEPTEMBER 2017 , 14:23:00 WIB

Bupati Bangka Evaluasi Keberadaan UPTD

Ist

RMOL. Bupati Bangka Tarmizi Saat menegaskan, keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu keberadaan UPTD yang tidak dibutuhkan dievaluasi kembali guna digabungkan pada seksi yang berada di dinas maupun badan, sedangkan untuk UPTD yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dipertahankan.

"UPTD ini untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, jadi seperti apa yang sering saya katakan Pemerintah itu butuh masyarakat,"kata Tarmizi dalam evaluasi keberadaan UPTD terkait dengan Permendagri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ), Selasa malam (12/9) di rumah Dinas Bupati Bangka di Sungailiat.

Rapat evaluasi keberadaan UPTD dihadiri utusan masing - masing Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang memiliki UPTD, kesempatan itu Bupati Bangka memimpin langsung serta mengevaluasi keberadaan UPTD mana saja yang akan dipertahankan maupun yang tidak serta kemungkinan akan dibentuknya UPTD baru.

Asisten Administrasi Umum Sekda Bangka Akhmad Muksin menjelaskan, Permendagri Nomor 12 tahun 2017 berkaitan dengan UPTD di Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Pajak dan Restirbusi Daerah, serta beberapa lainnya  akan ditiadakan sesuai aturan.

"Evaluasi ini perlu dilakuan untuk menentukan keberadaan UPTD dalam OPD,” kata Mukhsin.

Diharapkannya, masing - maing OPD untuk memberikan masukan serta sesuai dengan kajian masing - masing.

Sementara itu Kabag Adminitrasi Organisasi Setda Bangka Irzoni menjelaskan, evaluasi keberadaan UPTD sudah dilaksanakan paling tidak sudah 2 kali terkait dengan Permendagri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), untuk itu perlu dibuat kajian akademis yang lebih konferhensif.

Hal itu sesuai dengan Pasal 4 Permedagri Nomor 12 tahun 2917 menyebutkan, pembentukan cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasi secara tertulis kepada Menteri.

Selain itu berdsarkan Pasal 5 yakni konsultasi pembentukan cabang Dinas secara tertulis dengan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilengkapi dengan dokumentasi meliputi, kajian akademis pembentukaan cabang Dinas an analisis rasio belanja pegawai.[ahd]


Komentar Pembaca
Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

SELASA, 19 JUNI 2018 , 11:00:00

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

SENIN, 18 JUNI 2018 , 09:00:00

Said Aqil: Staquf Ke Israel Bukan Agenda NU!

Said Aqil: Staquf Ke Israel Bukan Agenda NU!

KAMIS, 14 JUNI 2018 , 12:00:00

Rizal Ramli Dan Gerakan #2019GantiPresiden

Rizal Ramli Dan Gerakan #2019GantiPresiden

MINGGU, 29 APRIL 2018 , 22:04:00

Ongkos Haji Naik 0,99 Persen

Ongkos Haji Naik 0,99 Persen

KAMIS, 15 MARET 2018 , 18:11:00