Jaksa Agung Fokus Kawal Penyaluran Dana Desa

Hukum  SABTU, 12 AGUSTUS 2017 , 11:10:00 WIB

Jaksa Agung Fokus Kawal Penyaluran Dana Desa

HM. Prasetyo

RMOL. Kejaksaan Agung dilibatkan menjadi bagian dari Satuan Tugas Desa (Satgas Desa) bentukan Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes). Pembentukan Satgas itu diperuntukkan dalam pengawalan penyaluran dana desa.
Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan, selain turut melakukan pengawalan dana desa melalui Satgas Desa, jaksa juga berkewajiban memperbaiki tata kelola dan mekanisme penyaluran dana itu.
 
"Itu bagus, saya sudah bicara dan ketemu dengan Menteri Desa, sekarang bagaimana memperbaiki mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana desa itu,” ujar Jaksa Agung HM Prasetyo, di Jakarta, Jumat (11/8).
 
Prasetyo meengatakan, penyaluran dana desa menjadi urgen dikawal. Sebab, pemerintah sendiri menggelontorkan dana yang sangat besar bagi desa-desa di seluruh Indonesia, untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meratakan pembangunan desa.
 
"Pemerintah sangat konsen terhadap desa makanya dana desa ditambah terus,” ujarnya. Karena itu, lanjut dia, persoalan yang paling mendesak dalam penyaluran dana itu adalah pada proses pengawasan, penyaluran dan penggunaan dana, agar tidak melenceng dari peruntukannya.
 
"Saat ini kalau masih ada yang kurang baik, yang diperbaiki dari pengawasannya, penyalurannya dan pemanfaatan penggunaannya,” ujar Prasetyo.
 
Selain Kejaksaan, instansi Kepolisian juga dilibatkan dalam Satgas Desa tersebut. Prasetyo berharap, dengan melibatkan institusi Kepolisian, akan ada sinergisitas yang baik. "Saya dengar polisi mau mendampingi, silahkan, sama-sama saling mendampingi itu bagus, tapi tidak berbenturan,” ujarnya.
 
Sebelumnya, Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejagung berencana mengumpulkan 75 ribu Kepala Desa di seluruh Kabupaten/Kota untuk memberikan sosialisasi tentang penyerapan dana desa.
 
Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejagung, M Adi Toegarisman mengatakan, pengumpulan tersebut juga untuk menyampaikan aturan-aturan hukum yang perlu diketahui seluruh Kepala Desa.
 
"Kepala desa akan kita kumpulkan untuk diberikan sosialisasi penyerapan dana desa dan aturan-aturan yang perlu diketahui,” kata Adi Toegarisman. [sam] 


Komentar Pembaca
Nongkrong Politik, Semua Bisa Bicara

Nongkrong Politik, Semua Bisa Bicara

RABU, 21 FEBRUARI 2018 , 10:00:00

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

SELASA, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

PBB Tak Lolos Verifikasi, Yusril Laporkan KPU

PBB Tak Lolos Verifikasi, Yusril Laporkan KPU

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 , 21:00:00

Buka IMT-GT Join Business Council Meeting 2017

Buka IMT-GT Join Business Council Meeting 2017

RABU, 27 SEPTEMBER 2017 , 09:16:00

Target Tiga Besar

Target Tiga Besar

SENIN, 25 SEPTEMBER 2017 , 20:29:00

Takbir, Pasangan Mulya Daftar Ke KPU Bangka

Takbir, Pasangan Mulya Daftar Ke KPU Bangka

RABU, 09 JANUARI 2008 , 15:37:00