Lengser Dari Dirut LPDB-KUMKM

Kemas Danial : Saya Tak Keberatan

Nusantara  JUM'AT, 11 AGUSTUS 2017 , 23:58:00 WIB

Kemas Danial : Saya Tak Keberatan

Kemas Danial/RMOLBabel

RMOL. Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga melakukan pergantian Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), dari Kemas Danial ke Braman Setyo.
Kemas menyatakan tidak keberatan dengan keputusan Menkop UKM Puspayoga menggantikan dirinya. Keputusan ini memang dilatari oleh keinginan dirinya maju sebagai calon Bupati Bangka pada Pilkada Serentak 2018 mendatang. "Saya diinginkan Pak Menteri untuk konsentrasi ke Pilkada supaya tidak terganggu, waktu juga mendesak karena waktu tinggal 5 bulan lagi," kata dia, Jumat (11/8).

Kemas berharap Braman sebagai pejabat baru harus bisa cepat beradaptasi dengan sistem yang telah dibuatnya. Meski tidak lagi menjabat, Kemas mengaku akan selalu siap jika diminta memberikan masukan untuk penguatan LPDB lebih baik lagi ke depan.

"Karena di LPDB sistem sudah berjalan bagus siapapun yang jabat gak masalah, tetap mengikuti sistem yang ada. Jadi bukan berarti saya gak ada terus gak jalan," tandasnya.

Kemas Danial mengaku ada 4 (empat) keinginannya yang belum sempat tercapai selama menjabat sebagai Dirut LPDB. Pertama, perlunya perlindungan hukum bagi pejabat LPDB di dalam membuat keputusan tentang penyaluran dana bergulir. Kemas ingin supaya pejabat LPDB sebagai operator tidak dipidana hanya karena kegagalan bayar oleh mitra.

"Jangan sampai ini dipidana, karena ini perdata ada jaminannya. Nah kita sedang bangun proses ini antara penegak hukum dengan kami sebagai operator. Mudah-mudahan 'PR' ini dapat diteruskan oleh penerus saya sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi pejabat yang ada di LPDB," lanjut Kemas.

Kedua, LPDB perlu membentuk satu badan di bawah langsung presiden. Badan ini diperlukan supaya fungsi kontrol terhadap penyaluran dana bergulir yang notabene berasal dari APBN ini bisa efektif sehingga diharapkan tidak ada lagi duplikasi pemberian dana bergulir.

"Adanya status LPDB yang jelas, mestinya jangan di bawah menteri harus membentuk satu badan di bawah langsung presiden," terangnya.

Ketiga, perlunya dukungan cabang di daerah untuk memaksimalkan fungsi monitoring dan evaluasi penyaluran dana bergulir di daerah. Dengan hadirnya badan ini, maka cabang daerah secara otomatis akan dibentuk. "Apapun namanya itu terganggung dari pak Menkop untuk memperjuangkan kepada Presiden Jokowi," tambah Kemas.

Terakhir, perlunya pemisahan antara pembiayaan atau pinjaman konvensional dengan syariah. Walaupun telah dibentuk Direktorat Syariah, untuk sementara kedua segmen pembiayaan itu masih disatukan karena masih menunggu kesiapan teknis.

"Sekarang embrionya sudah lahir nanti dilihat seberapa jauh kualitas dari direksi yang baru menjalankan Direktorat Syariah ini, kalau berkembang harus dipisahkan sehingga antara konvensional dan syariah," tutur dia.‎ [sam]


Komentar Pembaca
AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

JUM'AT, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

BAZNAS Layani 1.000 Pengungsi Rohingya

BAZNAS Layani 1.000 Pengungsi Rohingya

KAMIS, 19 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Forum Wartawan OBOR Diresmikan

Forum Wartawan OBOR Diresmikan

RABU, 18 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Buka IMT-GT Join Business Council Meeting 2017

Buka IMT-GT Join Business Council Meeting 2017

RABU, 27 SEPTEMBER 2017 , 09:16:00

Target Tiga Besar

Target Tiga Besar

SENIN, 25 SEPTEMBER 2017 , 20:29:00