Pernyataan Prasetyo Soal Hary Tanoe Preseden Buruk Penegakan Hukum

Hukum  SABTU, 17 JUNI 2017 , 22:36:00 WIB

Pernyataan Prasetyo Soal Hary Tanoe Preseden Buruk Penegakan Hukum

M. Prasetyo/Net

RMOL. Pernyataan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang menyebut Chairman and CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo berstatus tersangka dalam kasus ancaman SMS terhadap Kepala Subdit Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Yulianto, menuai kritik.
Menurut Ketua Umum DPP Rescue Perindo Adin Denny, pernyataan tersebut tidak pantas dilontarkan. Sebab, Mabes Polri menegaskan Hary Tanoe masih berstatus saksi terlapor dalam kasus SMS dan WA ke Jaksa Yulianto.

"Pak Hary Tanoe bukan sebagai tersangka dalam kasus SMS Jaksa Yulianto tapi hanya sebagai saksi. Mabes Polri juga sudah memberi pertanyaan resmi dan membantah pernyataan Prasetyo itu," ujar Adin dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Sabtu (17/6).

Pernyataan tersebut, kata dia lagi, juga merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Tanah Air. "Seharusnya Prasetyo harus menjadi penegak hukum yang adil, independen, dan tak menggunakan kewenangannya sebagai alat melancarkan upaya pembunuhan karakter lantaran didasari motif kepentingan politik," kritiknya.

Dari kacamata Adin, kepemimpinan Prasetyo selama 2,5 tahun juga minim prestasi. Apalagi, sejumlah anak buah Prasetyo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.  "Yang terbaru ditangkap KPK adalah Kasie III Intel Kejati Bengkulu Parlin Purba," ujarnya.

Oleh karena itu kata dia, reformasi di bidang hukum tidak akan tercapai jika Prasetyo masih menjabat sebagai jaksa agung. Dia juga meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Prasetyo secepatnya karena menjadi beban di Kabinet Kerja Jokowi-JK.

"Kejaksaan akan sulit profesional jika Jaksa Agung memiliki background politik seperti Prasetyo. Independensi jaksa pun dipertanyakan karena Prasetyo sering blunder," tegasnya.

Masih kata Adin, SMS yang dikirimkan Hary Tanoe kepada Jaksa Yulianto bukanlah sebuah ancaman, melainkan untuk mengkritisi hukum di Indonesia agar transparan dan berkeadilan.

"Untuk menjerat perbuatan orang itu masuk sebagai perbuatan pidana, harus terbukti unsur delik dalam pasal yang dituduhkan. Tapi ini kan tidak ada dan tidak mengandung unsur ancaman," demikian Adin. [rus]


Komentar Pembaca
Rupiah Terpuruk, Utang Bertumpuk!

Rupiah Terpuruk, Utang Bertumpuk!

KAMIS, 24 MEI 2018 , 17:00:00

Hidayat Nur Wahid - NKRI (Bag.2)

Hidayat Nur Wahid - NKRI (Bag.2)

RABU, 23 MEI 2018 , 15:00:00

Harus Ada Reformasi Jilid II

Harus Ada Reformasi Jilid II

SELASA, 22 MEI 2018 , 17:00:00

Rizal Ramli Dan Gerakan #2019GantiPresiden

Rizal Ramli Dan Gerakan #2019GantiPresiden

MINGGU, 29 APRIL 2018 , 22:04:00

Takbir, Pasangan Mulya Daftar Ke KPU Bangka

Takbir, Pasangan Mulya Daftar Ke KPU Bangka

RABU, 09 JANUARI 2008 , 15:37:00

Ongkos Haji Naik 0,99 Persen

Ongkos Haji Naik 0,99 Persen

KAMIS, 15 MARET 2018 , 18:11:00